INIKEPRI.COM – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan reformasi birokrasi meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, menjadi semakin baik dari waktu ke waktu.
Dengan begitu, akan menjadi daya ungkit sekaligus akselelator dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional. Melalui implementasi program strategis yang dirumuskan oleh instansi pemerintah terkait.
“Bukanlah sebuah rutinitas, apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan,” kata Wapres melalui siaran persnya pada Senin (5/12/2022).
BACA JUGA :
Wapres Minta Kemenkes dan BPOM Selektif beri Izin Edar Obat
Ada sejumlah perubahan yang seharusnya dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi yakni responsif, lebih lincah, dan adaptif pada setiap pelayanan publik yang diberikan kepada setiap elemen masyarakat.
Semua perubahan itu, harus dilakukan oleh aparatur pemerintah seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Supaya, reformasi birokrasi dapat terus dilakukan secara sadar oleh setiap aparatur pemerintah.
“Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik,” tutur Wapres.
Lebih jauh Wapres menguraikan bahwa transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.
“Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel,” urainya.
Untuk itu, menurutnya sudah saatnya meninggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi.
“Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat,” tandasnya mengingatkan.
Dalam forum yang bertajuk “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” ini, Wapres menyampaikan bahwa saat ini RB Indonesia telah memasuki tahap ketiga Roadmap RB Nasional periode 2021-2024. Dengan demikian, perlu konsistensi dalam penerapannya agar seluruh target yang dimiliki dapat tercapai.
“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju Birokrasi Kelas Dunia. Namun, untuk mencapai cita-cita ini, masih ada tantangan nyata di hadapan kita,” terangnya.
Wapres pun mencontohkan bahwa komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia. Di 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Artinya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya,” pungkasnya. (DI)
