INIKEPRI.COM – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pemuda, dan ekonomi digital adalah faktor pendorong pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara.
“Pemuda dan ekonomi digital merupakan pendorong penting untuk memastikan kawasan kita menjadi epicentrum of growth (pusat pertumbuhan—red),” kata Retno melalui keterangan tertulisnya ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan ASEAN Youth Dialogue on Development for Sustainable Development Goals di Jakarta, Selasa (11/4/2023).
BACA JUGA :
OJK Optimis ASEAN Jadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Menlu Retno, potensi ekonomi digital di antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sangat besar.
Pada 2030, ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai 2 triliun dolar AS (sekitar Rp29,78 kuadriliun) dan akan berkontribusi sekitar 28 persen untuk produk domestik bruto (PDB) ASEAN.
Potensi tersebut semakin menjanjikan dengan adanya dividen demografis, mengingat sepertiga populasi ASEAN merupakan pemuda.
Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital, kata Menlu Retno, menegaskan perlunya mendorong inovasi.
“Di masa krisis, inovasi oleh pemuda telah memainkan peran penting untuk mengatasi tantangan di berbagai sektor,” kata Menlu Retno.
Di Asia Tenggara, tercatat lebih dari 52 unicorn atau perusahaan rintisan yang senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp14,8 triliun), di mana sembilan di antaranya berada di Indonesia.
BACA JUGA :
Kehadiran Menteri Ekonomi ASEAN Bentuk Dukungan Keketuaan Indonesia
Indonesia juga mencatat dua decacorn atau perusahaan rintisan bernilai 10 miliar dolar AS (sekira 148,8 triliun).
Selain itu, Menlu RI menegaskan pentingnya memajukan semangat kewirausahaan, yang akan membuka kesempatan besar bagi pemuda untuk membawa dampak yang bermanfaat bagi rakyat di kawasan.
“Spirit kewirausahaan penting untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan peluang-peluang, termasuk lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.
Menlu Retno menambahkan, pemuda sebagai agen perubahan hendaknya memiliki semangat tanggung jawab sosial.
“Empati yang besar diperlukan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, khususnya komunitas marginal,” kata Retno. (RBP)
