Bertemu Menteri KKP, Ansar Bahas Skema Peningkatan Pendapatan dan Kampung Nelayan Modern di Kepri

- Admin

Kamis, 26 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad beraudiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Ruang Rapat Menteri KKP, Jakarta, Selasa (25/10/2023). Foto: Diskominfo Kepri

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad beraudiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Ruang Rapat Menteri KKP, Jakarta, Selasa (25/10/2023). Foto: Diskominfo Kepri

INIKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad beraudiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Ruang Rapat Menteri KKP, Jakarta, Selasa (25/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar berdiskusi dan membahas tentang skema peningkatan pendapatan provinsi Kepri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) dan penerbitan Kesesuaian Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

BACA JUGA :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ansar Temui Menteri KKP Bahas Soal Regulasi Kelautan dan Perikanan

Gubernur Ansar Dampingi Menteri KKP Tinjau Pembangunan 2 Kapal Pengawas Perikanan di Tanjung Uncang

Menurut Gubernur Ansar, Skema pendapatan provinsi dari sumber hibah pelaku usaha IPPL perolehan hibah dari pelaku usaha dapat diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dibutuhkan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pendapatan daerah dengan komitmen pelaku usaha untuk memberikan hibah dengan tujuan kebutuhan pembangunan Provinsi Kepri sebagai lokasi eksplorasi” ujarnya

Baca Juga :  Ansar Ahmad Tetap Upayakan Sepeda Motor untuk RT/RW

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Ansar terkait dengan peningkatan pendapatan provinsi Kepri.

“Perjuangan untuk kepentingan daerah itu bagi kami wajib untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti apalagi yang manfaatnya langsung bagi masyarakat,” ujar Menteri KKP.

Terkait tindak lanjut dari PP No. 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sedimen Laut, masih ada kendala di Peraturan Menteri Perdagangan yang membebani 15 persen terhadap pengusaha yang melakukan pengelolaan sedimen laut.

“Sehingga nantinya saya berharap kita bisa berdiskusi dengan Menteri Keuangan agar bisa ada solusi terbaik untuk kita semua,” lanjut Menteri KKP.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mengapresiasi keseriusan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam memberikan perhatian terhadap sektor kelautan dan perikanan. Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota (PIT), KKP akan membangun proyek percontohan 10 kampung nelayan maju terintegrasi dan modern yang berlokasi di sekitar zona penangkapan pada tahun 2023.

Baca Juga :  Cen Sui Lan: Investasi Rempang Eco-City Jangan Hilangkan Hak Tinggal Masyarakat

“Nanti saya upayakan agar di tahun anggaran 2024 bisa kita bangun di provinsi Kepri khususnya di Pulau Natuna dan Anambas. Di setiap wilayah penangkapan itu nanti akan dibangun kampung nelayan modern. Nah ini kampungnya akan kami bangun. Ada dermaga, ada docking kapal, ada cold storage, ada pabrik es, ada pasar ikan, kalau perlu kapalnya kami bantu,” jelas Menteri KKP.

Pembangunan kampung nelayan modern, syaratnya harus 70-80 persen penduduknya nelayan agar biar produktivitas semakin meningkat dan masyarakat nantinya akan semakin sejahtera. Sejatinya esensi dari PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah supaya populasi perikanan terjaga dengan baik. Penangkapan ikan terukur akan didukung dengan sarana, prasarana dan pengawasan yang optimal.

Turut hadir mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Inspektur Jenderal Tornanda Syaifullah, Staf Khusus Menteri KKP Wahyu Muryadi, Staf Khusus Menteri KKP Edy Putra Irawady, Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut Kusdiantoro, dan pejabat lainnya. (DI)

Berita Terkait

PLN Batam Bersama Kejati Kepri Serahkan Kurban Sapi Kepada Masyarakat
Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Suku Cadang Bekas dari Luar Negeri
Sambut Kepulangan Jamaah Haji, Pemko Tanjungpinang Lakukan Rapat Persiapan
Dukung ETLE di Kepri, Ansar Terima Penghargaan dari Kapolri
Maju di Pilwako Batam, Li Claudia Chandra dapat Dukungan dari Relawan Sei Beduk
PT. Nusa Persada Alpenna Terus Berinovasi, Olah Limbah Kayu Jadi Material Bermanfaat
Rencana Penutupan Jalan Daeng Celak Menuju Senggarang
Ansar Apresiasi UIS Lahirkan Sumber Daya Manusia Andal Kepulauan Riau

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:39 WIB

PLN Batam Bersama Kejati Kepri Serahkan Kurban Sapi Kepada Masyarakat

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:22 WIB

Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Suku Cadang Bekas dari Luar Negeri

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:21 WIB

Sambut Kepulangan Jamaah Haji, Pemko Tanjungpinang Lakukan Rapat Persiapan

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:17 WIB

Dukung ETLE di Kepri, Ansar Terima Penghargaan dari Kapolri

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:34 WIB

PT. Nusa Persada Alpenna Terus Berinovasi, Olah Limbah Kayu Jadi Material Bermanfaat

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:28 WIB

Rencana Penutupan Jalan Daeng Celak Menuju Senggarang

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:27 WIB

Ansar Apresiasi UIS Lahirkan Sumber Daya Manusia Andal Kepulauan Riau

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:25 WIB

Ketua TP-PKK Kepri Luncurkan Gesa Buana dan Posyandu Holistik Terintegrasi di Kabupaten Bintan

Berita Terbaru