INIKEPRI.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Upaya tersebut meliputi penataan sasaran penerima manfaat, penguatan tata kelola, optimalisasi fasilitas yang telah tersedia, hingga peningkatan standar pelayanan gizi.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, pembenahan dilakukan agar program prioritas pemerintah tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Nanik menegaskan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.
“Program Makan Bergizi Gratis harus mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan dengan kualitas layanan yang baik. Karena itu, kami melakukan berbagai penataan agar pelaksanaannya semakin efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, BGN memutuskan melakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru. Langkah ini diambil agar pemerintah dapat memaksimalkan kapasitas dapur yang telah beroperasi sekaligus memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar yang ditetapkan.
Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Standarisasi ini mencakup aspek keamanan pangan, kualitas layanan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Menurut Nanik, evaluasi yang dilakukan menunjukkan masih adanya ketimpangan layanan di sejumlah wilayah. Sebagian besar fasilitas pendukung program saat ini masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan daerah aglomerasi, sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan gizi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi yang lebih adaptif bagi daerah 3T dengan memanfaatkan sarana yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas lainnya.
“Kami ingin pemerataan manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah agar pelaksanaan program tetap efektif,” katanya.
Dalam rangka memperluas jangkauan layanan, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga yayasan dan komunitas masyarakat.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain memperkuat pengelolaan program, BGN juga akan meningkatkan perhatian terhadap kelompok prioritas yang dikenal sebagai kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Melalui berbagai langkah penataan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih merata, berkualitas, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Penulis : RBP
Editor : IZ
