Menteri KP Ajak Daerah Wujudkan Lima Kebijakan Ekonomi Biru

- Admin

Sabtu, 9 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2023 di Bali, Jumat (8/12/2023). Foto: Dok KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2023 di Bali, Jumat (8/12/2023). Foto: Dok KKP

INIKEPRI.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, mengajak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan lima kebijakan ekonomi biru. Tujuannya untuk mewariskan sumber daya kelautan kepada generasi penerus.

“Kepada seluruh Kepala Dinas tolong direnungkan kebijakan lima ekonomi biru dari awal sampai akhir, itu tidak bisa berdiri sendiri, semua saling terkait. Renungkan bagaimana anak, cucu nanti masa depannya gimana,” kata Menteri KP Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2023 di Bali, Jumat (8/12/2023).

BACA JUGA:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gubernur Ansar Minta Menteri KKP Menetapkan 6 Pelabuhan Perikanan di Kepri

Menteri KP Trenggono menyebutkan lima kebijakan ekonomi biru yaitu; Memperluas Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota; Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Kebijakan pertama, lanjut Menteri KP Trenggono dilakukan untuk melindungi ekosistem dan habitat penting agar dapat memberikan jasa ekosistem seperti serapan karbon, suplai oksigen, perlindungan pantai, dan tempat pemijahan ikan.

Baca Juga :  Pedagang Emas Dibunuh, Diduga Otak Pelaku Istri Sendiri yang Pura-pura Menangis

“Dahulu ada zonasi inti dan zona kemanfaatan, disitu ga ada yang memijah. Akhirnya semua berfikir dan yang namanya konservasi harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

Kebijakan kedua adalah Penangkapan Ikan secara Terukur berbasis Kuota berdasarkan kuota penangkapan ikan, di enam zona yang telah ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penangkapan terukur itu adalah distribusi ekonomi melalui sektor perikanan ke daerah. Jadi tidak ada lagi tuh nelayan Maluku tapi hasil penjualanya di Jawa. Hidup di Maluku, tenaga kerja, pengolahan semuanya harus di Maluku bukan di Jawa,” ujarnya.

Selanjutnya kebijakan pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Para kepala dinas, kata Menteri Trenggono dipersilahkan untuk memilih secara tematik.

“Tematik saja, perikanan banyak sekali di laut. Ikan batubara, ikan kakap bisa dibudidayakan. Kepala Dinas sediakan keramba dan bibitnya, jangan mereka suruh cari keramba sendiri, kecuali mereka sudah mandiri,” jelasnya.

Baca Juga :  Bertemu Menteri KKP, Ansar Bahas Skema Peningkatan Pendapatan dan Kampung Nelayan Modern di Kepri

Kebijakan keempat ditujukan untuk perlindungan kawasan dan pengalokasian ruang peningkatan kualitas kawasan pesisir melalui pembatasan pemanfaatan yang ekstratif dan juga sinergi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersama masyarakat.

Terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan dengan target Laut Indonesia bebas sampah plastik tahun 2040.

“Renungkan lima kebijakan dan sampaikan secara baik dan benar, agar para pelaku kepentingan bisa menerima penjelasannya,” pungkasnya.

Rakernas KKP Tahun 2023 bertema “Trransformasi Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar hingga Sabtu (9/12/2023) itu juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, d iantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota.(RP)

Berita Terkait

KPK RI Gelar Rakor Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepri
Antisipasi Kecurangan Pengisian Tabung Gas Elpiji, Disdagin Tanjungpinang Sidak SPBE
Bau Amis Politik pada Goodie Bag Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Belakangpadang
DP3APM Kota Tanjungpinang Bekali 60 Perempuan Pelatihan Kuliner Dasar
Panglima TNI Serahkan Bantuan Sosial dan Kunjungi Situs Bersejarah di Pulau Penyengat
Panglima TNI Resmi Sandang Gelar Dato’ Seri Satria Bijaya Negara dari LAM Kepri
Hadiri Fashion Show Fesyar Sumatera 2024, Dewi Ansar Ingin Fashion Budaya Makin Maju
Kembangkan Usaha Mikro dari Mental Survival Menuju Enterpreneur

Berita Terkait

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:20 WIB

KPK RI Gelar Rakor Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepri

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:15 WIB

Antisipasi Kecurangan Pengisian Tabung Gas Elpiji, Disdagin Tanjungpinang Sidak SPBE

Rabu, 29 Mei 2024 - 10:01 WIB

Bau Amis Politik pada Goodie Bag Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Belakangpadang

Rabu, 29 Mei 2024 - 07:27 WIB

DP3APM Kota Tanjungpinang Bekali 60 Perempuan Pelatihan Kuliner Dasar

Rabu, 29 Mei 2024 - 07:26 WIB

Panglima TNI Serahkan Bantuan Sosial dan Kunjungi Situs Bersejarah di Pulau Penyengat

Rabu, 29 Mei 2024 - 07:24 WIB

Panglima TNI Resmi Sandang Gelar Dato’ Seri Satria Bijaya Negara dari LAM Kepri

Rabu, 29 Mei 2024 - 07:22 WIB

Hadiri Fashion Show Fesyar Sumatera 2024, Dewi Ansar Ingin Fashion Budaya Makin Maju

Selasa, 28 Mei 2024 - 07:36 WIB

Kembangkan Usaha Mikro dari Mental Survival Menuju Enterpreneur

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Kesehatan

Asap Rokok Berdampak Buruk pada Ibu Hamil dan Anak

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:18 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Nasional

1 Juni 2024, Pertamina Wajibkan Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:17 WIB