INIKEPRI.COM – Kota Batam tengah menatap masa depan dengan penuh optimisme. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam pada Rabu (28/5/2025), Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi merupakan arah strategis pembangunan yang akan menentukan wajah Batam lima tahun ke depan.
Rapat tersebut juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji lebih dalam Ranperda RPJMD yang kini tengah digodok. Amsakar menyambut baik berbagai pandangan fraksi, menyebutnya sebagai wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“RPJMD ini adalah perwujudan visi Batam sebagai Kota Madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, serta sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara,” tegasnya.
Pemerataan dan UMKM Jadi Prioritas
Dalam paparan visinya, Amsakar menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai poros pembangunan. Pemerintah akan memperkuat peran UMKM melalui pendampingan, pelatihan, promosi produk lokal, hingga akses pembiayaan. Bahkan, Pemkot kini tengah menjajaki skema pinjaman modal tanpa bunga bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah.
“Ekonomi rakyat adalah fondasi pembangunan yang adil dan merata,” ujar Amsakar.
Menjangkau Hinterland dan Wilayah Pesisir
Pembangunan tidak akan lagi terpusat di kawasan utama saja. Amsakar menekankan pentingnya menyentuh wilayah hinterland dan pesisir yang selama ini relatif tertinggal, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap jengkal Batam merasakan dampak pembangunan,” tambahnya.
Pendidikan dan Kesehatan: Akses Merata untuk Semua
Di sektor pendidikan, RPJMD mengusung program pembebasan uang sekolah negeri, subsidi siswa swasta, hingga penyediaan seragam gratis. Peningkatan fasilitas sekolah seperti ruang kelas baru juga menjadi perhatian.
Sementara itu, sektor kesehatan akan diperkuat dengan layanan gratis bagi pemilik KTP Batam, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Wacana pembangunan RSUD Tipe D tetap terbuka, namun prioritas saat ini adalah optimalisasi puskesmas dan RSUD Embung Fatimah.
Batam Lebih Hijau dan Bersih
RPJMD 2025–2029 juga mengusung agenda pembangunan rendah karbon. Salah satunya dengan penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi pengangkutan sampah hingga ke permukiman.
Birokrasi Bersih, Pelayanan Publik Prima
Menjawab tantangan reformasi birokrasi, Amsakar menegaskan pentingnya birokrasi yang bersih dan efisien sebagai pilar utama pembangunan. Reformasi tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga perubahan paradigma melayani masyarakat.
Kolaborasi dan Inklusi Jadi Kunci
Amsakar menanggapi masukan Fraksi PKS tentang anomali pertumbuhan ekonomi yang tak diiringi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. RPJMD, kata dia, akan fokus pada pembangunan inklusif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar angka-angka makro.
Kolaborasi dengan BP Batam akan diperkuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Kami ingin warga lokal menjadi pelaku utama dalam pembangunan, bukan hanya penonton,” ujarnya.
Smart City dan Legalitas Kampung Tua
Pemerintah juga mendukung program Batam Smart City melalui program “Batam Terang” dan pemasangan CCTV di berbagai titik. Isu legalitas kampung tua pun menjadi perhatian dalam RPJMD, dengan pendekatan yang humanis dan inklusif.
Aspirasi Masyarakat Jadi Arah Kebijakan
Menutup sambutannya, Amsakar mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif.
“RPJMD ini adalah milik kita bersama. Masukan dari DPRD akan kami tindaklanjuti demi menyusun dokumen yang benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Penulis : RBP
Editor : IZ
