INIKEPRI.COM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Teguh Susanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang sama sekali tidak anti atau alergi terhadap kritik. Sebab kritik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap peningkatan layanan publik.
Namun Teguh menyatakan terdapat perbedaan yang nyata antara kritik, dengan hujatan. Kritik umumnya berisi kalimat koreksi yang memberi masukan untuk perbaikan. Sementara hujatan lebih cenderung berisi justifikasi negatif dengan tujuan mengejek.
“Saya mendapat kiriman artikel suatu media online, judulnya dalam 100 hari kerja pasangan Lis-Raja belum satupun terealisasi. Saya baca, namun isi beritanya justru sama sekali tidak disebutkan apa saja program Lis-Raja yang menurut penulisnya itu tidak terealisasi. Isi beritanya justru menginformasikan program 100 hari Lis-Raja, yang juga kurang tepat. Baru 53 hari kerja. Dan jika 100 hari sekalipun, tidak tepat jika dianggap gagal,” kata Teguh, Minggu (31/5).
Dalam berita itu, pernyataan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dikutip tanpa menyebutkan darimana kutipannya diambil, atau kapan wartawan melakukan wawancara. Wali kota sendiri menyatakan tidak pernah diwawancara oleh media tersebut. Teguh menilai isi beritanya justru memaparkan sebagian rencana kerja wali kota, namun judul beritanya bernada hujatan.
Dalam artikel di media yang sama, Teguh juga membaca judul berita lain yang menyatakan sejak dipimpin Lis Darmansyah pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang terjun bebas pada diangka 3,7 persen. Menariknya, isi berita justru mengambil kutipan dari media lain yang mendeskripsikan langkah strategis peningkatan ekonomi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
“Judul berita dengan tulisan lebih besar, saya nilai sebagai ejekan bukan kritik. Pasangan Lis – Raja baru dilantik pada tanggal 20 Februari lalu. Jika dihitung hari kerja, Senin (2/6) nanti baru masuk 53 hari kerja. Tentu tidak fair menyatakan pasangan kepala daerah yang baru 53 hari kerja memimpin, membuat pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang jadi hancur lebur. Baru 53 hari kerja, atau anggaplah sudah 100 hari sekalipun, tentu komponen yang tidak tepat dijadikan indikator penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi ,” jelas Teguh.
Teguh mengajak rekan pers selaku pilar keempat demokrasi untuk bersama-sama membangun daerah dengan membangun opini positif masyarakat. Lebih jauh Teguh mengatakan tidak mudah menjadi kepala daerah dalam kondisi defisit anggaran saat ini. Program dan rencana kerja wali kota dan wakil wali kota terpilih, ucapnya, tentu harus disesuaikan dengan ketersediaan pembiayaan.
“Tidak ingin cengeng, wali kota dan wakil wali kota tidak ingin membeberkan apa yang menyebabkan defisit anggaran terjadi. Dalam 53 hari kerja ini, wali kota justru telah melaksanakan program 100 hari kerja non fisik meliputi sektor komunikasi dan informasi, sektor pendidikan, dan tata kelola pemerintahan,” ungkap Teguh.
Penyediaan nomor layanan pengaduan masyarakat, memfasilitasi media sosial sebagai saluran komunikasi dua arah, penyebaran informasi lebih masif, dan promosi program kegiatan pemerintah kota. Di sektor pendidikan, program wajib mengaji sudah berjalan, LKS digital dalam proses perampungan, literasi digital, dan kegiatan non fisik lainnya.
“Sektor tata kelola pemerintahan, paling banyak disentuh. Membangun sistem pengaduan publik online, pelatihan bagi ASN, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik, sampai peningkatan disiplin kerja ASN. Dan semua kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa dukungan anggaran. Tidak mudah menjadi wali kota dalam kondisi defisit saat ini. Namun the show must go on,” beber Teguh.
Penulis : RP
Editor : IZ
