INIKEPRI.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui kolaborasi dengan para wajib pajak. Upaya ini kembali ditegaskan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat bersilaturahmi dengan sejumlah wajib pajak di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Senin (23/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, hadir 91 dari total 239 wajib pajak yang diundang. Amsakar mengapresiasi kehadiran mereka dan menyebutnya sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan Batam.
“Kehadiran Bapak dan Ibu hari ini adalah sinyal positif. Ini menunjukkan kemauan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kota yang kita cintai ini,” ujarnya.
Amsakar menyadari bahwa para pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan, namun tetap mengimbau agar kewajiban perpajakan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, kontribusi pajak memiliki peran strategis dalam pembiayaan berbagai program pembangunan.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen dari total pendapatan daerah dialokasikan untuk tiga sektor utama: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk di dalamnya bantuan bagi masyarakat tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Anggaran ini digunakan untuk program-program dasar, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan. Maka, kontribusi pajak sangat penting bagi keberlangsungan layanan publik,” jelasnya.
Pemko Batam, lanjut Amsakar, tidak mengambil pendekatan koersif. Justru, pemerintah berupaya membangun komunikasi dan solusi bersama. Ia menjelaskan tahapan penagihan yang telah dijalankan, mulai dari imbauan hingga kerja sama dengan Kejaksaan jika diperlukan.
Secara khusus, sektor hotel dan restoran mendapat perhatian karena menjadi penyumbang signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Amsakar menekankan bahwa pajak dari sektor ini sejatinya adalah titipan dari konsumen yang harus dikelola dengan tanggung jawab.
“Dari uang yang dibayarkan konsumen di hotel dan restoran, kami titipkan 10 persennya sebagai retribusi. Karena itu, mari kita salurkan dengan benar melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak,” tegasnya.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah diskusi. Amsakar membuka ruang dialog dan mendorong para wajib pajak untuk menyampaikan kendala maupun saran. Pemerintah, ujarnya, terbuka untuk mencarikan solusi terbaik yang tidak memberatkan.
“Kami ingin jalan yang terbaik. Pemerintah tidak berniat memberatkan, tapi ada aturan yang harus ditegakkan. Jika ada kendala, mari kita cari opsi penyelesaian bersama,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Amsakar berharap dialog ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak demi kemajuan Batam.
“Mudah-mudahan ke depan makin banyak yang menunjukkan komitmen untuk membangun Batam bersama,” tutupnya.
Penulis : RP
Editor : IZ
