𝘖𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘵𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘫𝘪𝘬𝘢 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘵𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘴𝘦𝘬𝘰𝘭𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘶𝘰𝘵𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘪𝘩 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘥𝘪𝘢
INIKEPRI.COM — Sebanyak 1.039 calon siswa SMP di Batam belum berhasil masuk sekolah negeri pada proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Meski begitu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam memastikan tidak akan membiarkan mereka putus sekolah.
Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan total daya tampung SMP negeri di Batam tahun ini mencapai 15.039 kursi. Dari pendaftaran yang diikuti 12.238 siswa, sebanyak 12.065 dinyatakan lolos seleksi.
“Masih ada 1.039 calon siswa yang belum tertampung. Tapi ini bukan akhir. Kami siapkan mekanisme penempatan ulang ke sekolah negeri lain yang kuotanya masih ada,” ujar Tri, Rabu (2/7/2025).
Tri menegaskan proses penempatan ulang ini membutuhkan persetujuan orang tua. Siswa akan diarahkan ke sekolah negeri yang masih memiliki bangku kosong agar tidak menyalahi aturan.
“Kalau dipaksakan masuk ke sekolah yang sudah penuh, data siswa tidak akan tercatat di Dapodik. Nanti tidak dapat ijazah. Ini penting dipahami bersama,” tegasnya.
Disdik mencatat sejumlah kendala teknis dalam proses SPMB kali ini. Masalah yang muncul antara lain usia Kartu Keluarga (KK) belum satu tahun, alamat domisili tidak sesuai, serta penggunaan KK dari luar Batam. Kasus seperti ini tercatat sebanyak 984 di jenjang SD dan 441 di SMP.
Selain itu, Disdik juga menerima hampir seribu pengaduan selama masa pendaftaran. Dari total 995 laporan, 778 berasal dari pendaftar resmi yang memiliki akun SPMB, sementara 217 laporan dari orang tua yang hanya mengisi formulir pengaduan tanpa mendaftar penuh.
Agar tidak ada anak yang tertinggal, Disdik Batam membuka layanan pendataan di Posko Gedung Gurindam, Kantor Dinas Pendidikan, mulai 2 hingga 4 Juli 2025. Layanan ini ditujukan bagi calon siswa yang sama sekali belum terdaftar.
“Kami ingin memastikan semua anak tetap bisa sekolah. Jangan sampai hanya karena masalah administratif, mereka gagal lanjut pendidikan,” kata Tri.
Sementara itu, Pemerintah Kota Batam melalui program prioritas yang dijalankan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra juga menyiapkan bantuan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Bantuan berupa subsidi SPP diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam DTKS.
Anggaran bantuan itu dialokasikan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk siswa SD dan Rp400 ribu per bulan untuk siswa SMP yang melanjutkan ke sekolah swasta.
“Ini supaya anak-anak Batam, meski tak masuk negeri, tetap bisa sekolah dengan biaya lebih ringan,” tutup Tri.
Penulis : RP
Editor : IZ
