INIKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menyesuaikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan untuk sisa tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepri, Rabu (6/8/2025), bertempat di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta perwakilan instansi vertikal dan OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam pidato resminya, Gubernur Ansar memaparkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang disusun berdasarkan dinamika terbaru pelaksanaan program dan realisasi anggaran selama semester pertama tahun berjalan.
“Perubahan ini bukan hanya bentuk respons terhadap dinamika pembangunan, tetapi juga bagian dari penyesuaian atas realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah terjadi sampai pertengahan tahun,” ungkap Gubernur Ansar.
Penyesuaian Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Dalam perubahan tersebut, Pendapatan Daerah Kepri tahun 2025 diproyeksikan menjadi sekitar Rp3,91 triliun, mengalami penurunan dibanding target awal. Penyesuaian ini, kata Gubernur, disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari dana transfer, yang merupakan dampak dari kebijakan nasional dalam pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, total belanja daerah setelah perubahan diperkirakan akan mencapai Rp3,93 triliun, difokuskan untuk mendukung program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan dasar masyarakat.
“Prioritas utama tetap pada pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sinkronisasi dengan RPJPN, RPJMN dan Visi Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar juga menyampaikan bahwa arah pembangunan di Kepri mulai diselaraskan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta visi-misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024–2029.
Fokus pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup pembangunan manusia unggul, pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, dan penguatan ekonomi hijau, yang turut diadopsi dalam strategi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan transparan. Setiap rupiah dari APBD harus memberikan dampak nyata bagi rakyat,” tegas Ansar.
Apresiasi untuk DPRD Kepri
Menutup pidatonya, Gubernur Ansar mengapresiasi DPRD Kepri atas sinergi dan kerja sama yang telah terbangun. Ia berharap pembahasan lanjutan atas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Penulis : RBP
Editor : IZ
