INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam, Senin (8/9/2025).
Dalam rancangan tersebut, APBD Kota Batam ditetapkan sebesar Rp4,73 triliun. Anggaran itu difokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sidang paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, dan dihadiri 37 dari 50 anggota dewan. Di hadapan para wakil rakyat, Amsakar menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah dan DPRD, terutama setelah tercapainya kesepakatan KUA-PPAS pada 27 Agustus 2025 lalu.
“Kesepakatan itu menjadi pondasi penting bagi penyusunan APBD 2026,” kata Amsakar.
Ia menegaskan, penyusunan Ranperda APBD 2026 tetap berpegang pada regulasi keuangan daerah, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan ini juga selaras dengan RKPD, KUA-PPAS, serta mendukung target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam 2025–2030.
“APBD bukan sekadar angka-angka, melainkan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memacu pembangunan Batam,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amsakar menyebutkan lima prioritas utama pembangunan Batam pada 2026. Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu, seragam gratis untuk siswa baru, bantuan pendidikan tinggi, hingga pelatihan tenaga kerja dan pelaku pariwisata.
Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur perkotaan, meliputi pelebaran jalan, pembangunan jembatan, penanganan banjir, perluasan layanan air bersih, hingga penguatan sistem persampahan.
Selanjutnya, pemerataan kesejahteraan menjadi fokus ketiga. Program yang dirancang antara lain subsidi bunga nol persen untuk UMKM, bantuan sosial bagi lansia, insentif untuk RT/RW, kader posyandu, tokoh agama, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Adapun prioritas keempat adalah reformasi birokrasi, dengan penekanan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimum, dan dukungan hibah bagi lembaga kemasyarakatan.
Sementara itu, prioritas kelima diarahkan pada peningkatan daya saing daerah. Pemerintah akan membangun pusat kebudayaan, memperkuat sektor pariwisata, serta menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Untuk mendukung prioritas tersebut, pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp4,62 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,58 triliun serta transfer dari pusat dan antar daerah Rp2,04 triliun.
Belanja daerah ditetapkan Rp4,73 triliun yang dialokasikan pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Tambahan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp115,5 miliar.
Mengakhiri penyampaiannya, Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat.
“Seluruh program ini kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga, sekaligus mendorong kemajuan Kota Batam yang kita cintai bersama,” ujarnya menutup.
Usai pidato, Amsakar secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2026 kepada Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin.
Penulis : DI
Editor : IZ
