INIKEPRI.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dijadwalkan melakukan panen perdana modeling budi daya lobster di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Rabu (10/9/2025).
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tb Haeru Rahayu, menyebutkan panen perdana ini akan menghasilkan sekitar 1,7 ton lobster.
“Insya Allah, kami akan panen perdana 1,7 ton. Kemudian nanti akan ada panen selanjutnya,” ujar Haeru dalam keterangan di Batam, Selasa (9/9/2025).
Panen tersebut merupakan hasil budi daya dari 33 ribu benih bening lobster (BBL) yang ditanam sebelumnya.
Serapan untuk Konsumsi Lokal
Menurut Haeru, hasil panen akan diserap untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sejumlah pengusaha lokal sudah menyatakan minat membeli hasil panen, sekaligus tertarik mengembangkan teknologi budi daya BBL yang sedang diuji coba di Batam.
“Teknologi budi daya lobster ini belum banyak berkembang. Selama ini kita selalu mengacu ke negara tetangga, Myanmar, yang lebih maju. Kita penasaran, masa iya kita tidak bisa? Padahal kita punya potensi BBL yang melimpah. Karena itu kami mempelajari titik-titik krusialnya, dan alhamdulillah, sekarang sudah ada protokol tiga tahapan budi daya lobster,” jelas Haeru.
Upaya Mengatasi Penyelundupan
Haeru menegaskan, pengembangan modeling budi daya lobster ini juga ditujukan untuk menekan praktik penyelundupan BBL ke luar negeri, terutama ke Vietnam.
Sebelumnya, Indonesia sempat menjalin kerja sama dengan Vietnam dalam pengembangan budi daya lobster. Namun, kerja sama tersebut dihentikan karena dinilai tidak memenuhi target dan maraknya penyelundupan BBL.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, dalam perjanjian awal, kedua negara sepakat melakukan uji coba budi daya dengan target kuota 30 juta lobster per bulan selama satu tahun.
“Enggak tahan, Pak. Targetnya 30 juta per bulan, tapi realisasi selama setahun hanya 17 juta. Sementara ilegalnya marak luar biasa. Wah, ini saya bilang, cuma satu jawabannya: tutup,” kata Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Trenggono menambahkan, hasil evaluasi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ekspor lobster dan penindakan aktivitas ilegal di sektor perikanan.
“Tanpa dasar hukum yang kuat, aktivitas ilegal sulit ditindak,” tegasnya.
Momentum Baru
Panen perdana lobster di Batam ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai produsen lobster melalui jalur budi daya berkelanjutan. Kehadiran Wapres Gibran dinilai memberi sinyal kuat dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor perikanan budidaya di tanah air.
Penulis : RP
Editor : IZ
