INIKEPRI.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa persoalan sampah kini telah menjadi isu krusial nasional yang tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Peringatan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang dihadiri ribuan kepala daerah dan pimpinan lembaga negara tersebut menjadi ajang penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi program prioritas nasional.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam turut hadir langsung dalam agenda nasional tersebut.
Ancaman TPA Penuh dan Proyek Waste to Energy
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sebagian besar tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028, bahkan berpotensi terjadi lebih cepat jika tidak ada langkah luar biasa.
Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, pemerintah pusat akan membangun 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) di 34 wilayah Indonesia. Proyek strategis ini direncanakan segera memasuki tahap peletakan batu pertama dan ditargetkan mulai beroperasi dalam dua tahun ke depan.
“Total investasinya hampir USD 3,5 miliar. Ini proyek besar dan harus segera berjalan,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa penanganan sampah membutuhkan kolaborasi menyeluruh, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara.
Lingkungan Bersih, Fondasi Pariwisata dan Ekonomi
Prabowo juga mengaitkan langsung persoalan sampah dengan sektor pariwisata yang menjadi salah satu mesin utama perekonomian nasional. Menurutnya, mustahil pariwisata dapat berkembang di tengah lingkungan yang kotor dan semrawut.
“Pariwisata menyerap tenaga kerja paling cepat dan paling banyak. Tapi tidak mungkin wisata berkembang kalau lingkungannya kotor,” ujarnya.
Selain persoalan sampah, Presiden turut menyoroti estetika kota, termasuk maraknya spanduk dan baliho yang dinilai merusak tata ruang serta keindahan kawasan perkotaan.
Gerakan Indonesia ASRI Diluncurkan
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo juga mengumumkan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini bertujuan membangun budaya bersih dan peduli lingkungan secara masif, mulai dari kantor pemerintahan, sekolah, hingga lingkungan permukiman masyarakat.
Gerakan Indonesia ASRI diharapkan menjadi fondasi perubahan perilaku kolektif dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan di seluruh Indonesia.
Batam Nyatakan Siap dan Sudah Melangkah
Menanggapi arahan Presiden, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Batam untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI. Ia menyebut Batam, sebagai kota industri dan pariwisata, memiliki tanggung jawab besar menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
“Batam siap bergerak bersama pemerintah pusat. Kami memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan peran masyarakat, serta mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, penanganan sampah telah menjadi salah satu fokus utama sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
“Penanganan sampah merupakan satu dari 15 program prioritas yang harus kami tuntaskan. Artinya, langkah Batam sudah sejalan dengan arahan Presiden,” tegasnya.
Selain itu, Pemko Batam juga telah melakukan penertiban baliho, membentuk 64 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta menjalankan berbagai program strategis lainnya.
Rakornas 2026: Satukan Langkah Pusat dan Daerah
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakornas 2026 merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis nasional. Rakornas ini juga menjadi bagian dari tahun kedua implementasi RPJMN 2025–2029.
Rakornas 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta, terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Tahun ini, Kemendagri mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, sebagai upaya mempercepat realisasi agenda nasional melalui kolaborasi dan penyelarasan kebijakan pusat dan daerah.
Penulis : RBP
Editor : IZ
