INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai landasan hukum yang mampu menghadirkan keadilan fiskal sekaligus memperkuat pengelolaan potensi kemaritiman di wilayah kepulauan.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan DPD RI yang membahas RUU Daerah Kepulauan di Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/7/2026).
Amsakar didampingi Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyambut rombongan yang dipimpin Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Teddy Dwi Putranta. Turut hadir Wakil Ketua Pansus Khalid dan Jailani, Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Tim Panja Muh Idrus, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Inada, serta jajaran Pemerintah Kota Batam.
Dalam pemaparannya, Amsakar menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar bagi daerah kepulauan. Ia menekankan pentingnya regulasi yang mampu menghadirkan keadilan fiskal, mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah, meningkatkan konektivitas antarpulau, memperkuat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, meningkatkan kesejahteraan nelayan, hingga menyelaraskan kebijakan dengan status khusus Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Menurutnya, seluruh aspek tersebut perlu diakomodasi secara komprehensif agar RUU Daerah Kepulauan benar-benar menjawab tantangan pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia.
“Formula bantuan atau anggaran saat ini belum berpihak secara adil pada daerah kepulauan. Kami berharap melalui RUU Daerah Kepulauan ini, aspek luas laut dan kompleksitas pengelolaannya benar-benar diperhitungkan sehingga disparitas antardaerah dapat diperkecil,” ujar Amsakar.
Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah penyangga di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menjadi instrumen pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing seluruh wilayah kepulauan.
Selain itu, Amsakar menilai pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar perlu mendapat perhatian lebih dalam substansi RUU. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengatur perlindungan wilayah pesisir, pengelolaan reklamasi secara berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas antarpulau, pengamanan pulau-pulau terluar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
“Di sisi lain, harmonisasi regulasi menjadi aspek yang tidak kalah penting. RUU Daerah Kepulauan harus selaras dengan kebijakan khusus yang berlaku di Batam sebagai KPBPB sekaligus KEK, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan karakteristik geografis Batam yang terdiri atas sekitar 454 pulau dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa. Sekitar 66 persen wilayah Batam merupakan lautan, sementara daratan hanya sekitar 34 persen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005, wilayah kerja BP Batam juga telah diperluas dari delapan pulau menjadi 22 pulau.
Di sisi ekonomi, Batam terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Hingga tahun ini, realisasi investasi telah mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target sebesar Rp60 triliun. Sementara pada triwulan I 2026, investasi terealisasi sebesar Rp17,5 triliun, meningkat sekitar 103 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,6 triliun.
Amsakar menilai capaian tersebut menunjukkan Batam memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan agar daerah-daerah kepulauan memiliki kepastian hukum yang mampu memperkuat kewenangan, menciptakan keadilan fiskal, serta mengoptimalkan potensi kelautan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa Batam memiliki potensi besar untuk terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, kami berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan agar daerah kepulauan memiliki payung hukum yang mampu memperkuat kewenangan, menciptakan keadilan fiskal, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi kelautan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Penulis : RBP
Editor : IZ
