INIKEPRI.COM – Persoalan transportasi, Dana Bagi Hasil (DBH), konektivitas hingga kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan Ahmad Muzani disambut langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna dan menjadi forum dialog yang mempertemukan unsur MPR RI, pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.
Forum tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam pertemuan itu turut menyoroti kondisi geografis Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan wilayah laut. Karakter tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan, terutama dalam memastikan pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat di pulau-pulau dan kawasan perbatasan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan bahwa pembangunan Natuna tidak dapat hanya dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat juga merupakan bagian penting dari kehadiran negara di kawasan perbatasan.
“Kehadiran negara bukan hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad Muzani.
Bagi Cen Sui Lan, persoalan Natuna memiliki karakter yang khas. Letaknya yang berada di kawasan perbatasan serta kondisi geografis kepulauan membuat sejumlah kebutuhan masyarakat membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
Ia menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada Ketua MPR RI, mulai dari penguatan konektivitas dan keterjangkauan tarif transportasi, pengembangan pariwisata dan Geopark Natuna, hingga persoalan Dana Bagi Hasil.
Persoalan ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Ketersediaan dan distribusi bahan pokok serta logistik dinilai berkaitan erat dengan kondisi geografis Natuna yang berada jauh dari pusat distribusi.
Menurut Cen Sui Lan, biaya transportasi dan distribusi yang tinggi dapat berpengaruh terhadap harga serta keterjangkauan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, konektivitas juga memiliki kaitan dengan mobilitas warga dan pengembangan potensi pariwisata Natuna.
“Natuna memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan daerah lain. Jarak dan karakter kepulauan membuat persoalan transportasi, distribusi barang, serta konektivitas menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, kami berharap kebijakan pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi khusus wilayah perbatasan seperti Natuna,” ujar Cen Sui Lan.
Selain persoalan transportasi dan ekonomi, Bupati Natuna juga menyampaikan pentingnya kebijakan afirmasi bagi wilayah perbatasan. Hal itu mencakup pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar serta penguatan pelayanan dasar masyarakat.
Cen Sui Lan turut menyoroti kebutuhan fasilitas kesehatan, pelayanan dasar, penguatan kedaulatan ekonomi dan perdagangan internasional, serta pemenuhan kebutuhan air bersih.
Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu sektor. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dibahas secara menyeluruh.
“Kami berharap berbagai persoalan yang disampaikan ini tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi dapat dibahas dan diurai satu per satu. Dengan begitu, setiap persoalan bisa dicarikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan,” kata Cen Sui Lan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagi Natuna, perhatian terhadap konektivitas, pelayanan dasar, ekonomi, pangan, hingga infrastruktur menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan di wilayah perbatasan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan Ketua MPR RI tersebut sekaligus membuka ruang dialog mengenai kebutuhan pembangunan Natuna dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis sekaligus masyarakat yang membutuhkan dukungan pembangunan yang sesuai dengan karakter geografisnya.
Penulis : RBP
Editor : IZ
