INIKEPRI.COM – Kabar kenaikan upah minimum provinsi menjadi perhatian pekerja di Kepulauan Riau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.229.356 atau naik 9,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut mencapai Rp349.836 dari UMP Kepri 2026 yang sebesar Rp3.879.520. Ketetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1233 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, tertanggal 20 November 2026.
Selain UMP, Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968. Angka tersebut meningkat 9,02 persen dibandingkan UMSP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.902.096.
Ansar mengatakan, penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta keberlangsungan dunia usaha di daerah.
“Penetapan UMP ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri,” kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, perhitungan UMP 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Formula tersebut juga memperhitungkan perubahan rentang indeks alfa dari sebelumnya 0,5–0,9 menjadi 0,5–1.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya mengungkapkan, besaran UMP tersebut merupakan hasil pembahasan panjang dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kepri di Batam, 19 November 2026.
Rapat yang membahas rekomendasi UMP dan UMSP 2027 itu berlangsung cukup alot hingga beberapa kali diskors.
Dalam pembahasan tersebut, serikat pekerja mengusulkan indeks alfa 1,0 dengan mempertimbangkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kepri yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai Rp5.977.587.
Di sisi lain, kalangan pengusaha mengusulkan indeks alfa 0,5. Mereka mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih menghadapi ketidakpastian akibat situasi global. Pengusaha menilai kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi menambah beban perusahaan.
Setelah mendengarkan masukan dari pemerintah dan kalangan akademisi, kedua pihak akhirnya menyepakati indeks alfa sebesar 0,75. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar rekomendasi besaran UMP 2027 kepada gubernur.
“Setelah mendengarkan berbagai masukan baik dari pihak pemerintah maupun akademisi, akhirnya serikat pekerja dan pengusaha sepakat dengan nilai indeks alfa sebesar 0,75, sehingga besaran UMP Kepri 2027 direkomendasikan sekaligus ditetapkan gubernur sebesar Rp4.229.356,” ujar Diky.
Sekretaris Dewan Pengupahan Kepri Said M Idris menyebut kesepakatan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam proses penetapan upah minimum di daerah.
Menurutnya, untuk pertama kalinya unsur serikat pekerja dan pengusaha sepakat merekomendasikan satu angka besaran UMP kepada gubernur.
“Ini menandakan kinerja Dewan Pengupahan Provinsi Kepri semakin positif dari tahun ke tahun,” kata Said yang juga menjabat Kabid Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans Kepri.
Dengan penetapan tersebut, UMP Kepri 2027 mulai menjadi acuan baru pengupahan minimum di tingkat provinsi. Besaran kenaikan ini sekaligus memperlihatkan hasil kompromi antara tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja dan pertimbangan keberlangsungan usaha.
Penulis : RBP
Editor : IZ

















