INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan telah menuntaskan pembayaran utang daerah tahun anggaran 2024 dan 2025. Penyelesaian kewajiban tersebut menjadi perhatian di tengah keterbatasan fiskal yang selama ini memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Bupati Natuna, Kamis (29/10/2026).
Cen Sui Lan memaparkan, total utang daerah tahun anggaran 2024 mencapai Rp187,11 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemkab Natuna telah membayar sekitar Rp149,98 miliar pada 2025. Sisanya, sekitar Rp37,14 miliar, diselesaikan pada 2026.
“Alhamdulillah, sesuai dengan komitmen kita, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyelesaikan utang tahun 2024 dan 2025. Bagi kita, pengelolaan keuangan bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Cen Sui Lan.
Ia mengatakan, penyelesaian pembayaran itu juga menjadi bentuk pemenuhan hak para kontraktor yang telah mengerjakan proyek pembangunan di Natuna. Cen Sui Lan mengapresiasi kesabaran para kontraktor selama menunggu pembayaran.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat penyelesaian kewajiban tersebut membutuhkan pengaturan anggaran secara hati-hati. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan terbatasnya peluang investasi turut menjadi tantangan bagi Natuna.
“Bagi sebagian daerah, menyelesaikan utang mungkin merupakan hal yang biasa. Namun, bagi Natuna, dengan kondisi fiskal yang sangat terbatas, ini merupakan pencapaian penting. Alhamdulillah, dengan berbagai upaya dan pengelolaan anggaran yang hati-hati, kewajiban tersebut akhirnya dapat kita selesaikan,” katanya.
Meski demikian, Cen Sui Lan menegaskan, penyelesaian utang tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah, kata dia, tetap harus memilah program berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
DPRD Berharap Program Pembangunan Kembali Berjalan
Ketua DPRD Natuna, Rusdi, menyambut baik penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut. Ia berharap, setelah utang tahun anggaran 2024 dan 2025 diselesaikan, pemerintah daerah dapat lebih leluasa menjalankan program pembangunan yang sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran.
“Kita berharap, setelah kewajiban tahun 2024 dan 2025 diselesaikan, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada kegiatan pembangunan ke depan. Mudah-mudahan pada tahun 2027, program-program yang selama ini belum dapat berjalan dengan baik bisa kembali dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran,” ujar Rusdi.
Ia juga berharap dukungan anggaran untuk kebutuhan komunikasi dan publikasi pemerintah daerah dapat menjadi perhatian, dengan tetap mempertimbangkan aturan dan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Natuna, Suryanto, mengatakan penyelesaian utang dilakukan melalui komitmen bersama dan pengendalian belanja.
Ia mengakui, efisiensi anggaran serta menurunnya kemampuan fiskal menjadi tantangan dalam memenuhi kewajiban pemerintah. Namun, menurutnya, upaya pembayaran tetap dilakukan dengan menjaga pelayanan dasar agar berjalan.
“Alhamdulillah, berkat komitmen pemerintah daerah dan arahan Ibu Bupati dalam menjaga kondisi keuangan, utang tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2026. Walaupun anggaran mengalami efisiensi yang cukup besar, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan,” kata Suryanto.
Popda 2028 dan MTQ Mulai Dipersiapkan
Setelah penyelesaian utang, Pemkab Natuna juga mulai melihat kebutuhan anggaran untuk agenda pembangunan dan kegiatan daerah berikutnya.
Cen Sui Lan menyebut Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang direncanakan berlangsung pada 2028 serta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) sebagai agenda yang membutuhkan persiapan sejak dini.
Kedua kegiatan itu memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar. Selain menjadi agenda olahraga dan keagamaan, pelaksanaannya diharapkan turut menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ke depan, masih banyak program prioritas yang harus kita jalankan. Kita harus mengatur anggaran dengan baik dan mendahulukan kebutuhan utama. Untuk kegiatan seperti Popda dan MTQ, tentu diperlukan persiapan yang matang karena membutuhkan anggaran yang cukup besar,” jelasnya.
Cen Sui Lan mengatakan, pemerintah daerah akan menyesuaikan pelaksanaan program dengan ketersediaan dana agar anggaran dapat digunakan sesuai prioritas dan tidak menambah beban keuangan daerah.
Penyelesaian utang tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi Pemkab Natuna untuk melanjutkan program pembangunan secara bertahap, sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis : RP
Editor : IZ
