INIKEPRI.COM – Konsumen yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk membayar belanjaan tidak seharusnya dikenakan biaya tambahan oleh pedagang.
Bank Indonesia (BI) menegaskan, biaya layanan QRIS atau merchant discount rate (MDR) merupakan tanggungan pedagang atau merchant. Biaya tersebut tidak boleh dialihkan kepada konsumen.
Penegasan ini menjadi perhatian setelah praktik penarikan biaya tambahan sebesar Rp500 hingga Rp1.000 kepada pembeli yang menggunakan QRIS masih ditemukan.
Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah konsumen mengaku harus membayar lebih mahal ketika memilih transaksi digital dibandingkan pembayaran tunai.
Sebagai contoh, minuman seharga Rp5.000 menjadi Rp5.500 ketika dibayar menggunakan QRIS. Begitu pula nasi goreng seharga Rp15.000 yang dikenakan tambahan Rp500.
Padahal, berdasarkan ketentuan BI, biaya MDR bukan beban konsumen.
Aturan Tarif MDR QRIS Terbaru
Mengacu pada informasi Bank Indonesia, ketentuan tarif MDR QRIS terbaru berlaku mulai 1 Oktober 2026. Besarannya dibedakan berdasarkan kategori usaha dan nilai transaksi.
Untuk pedagang kategori usaha mikro (UMI), tarif MDR ditetapkan 0 persen untuk transaksi hingga Rp500.000. Sementara transaksi di atas Rp500.000 dikenakan tarif 0,3 persen.
Adapun pedagang kategori usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000. Transaksi di atas nilai tersebut dikenakan tarif 0,7 persen.
Dengan ketentuan itu, transaksi bernilai kecil seperti pembelian minuman Rp5.000 atau nasi goreng Rp15.000 masuk dalam kategori MDR 0 persen untuk seluruh kelompok pedagang.
Kebijakan perluasan tarif MDR 0 persen tersebut diumumkan BI pada 17 Agustus 2026 dan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2026.
BI juga menegaskan bahwa biaya MDR merupakan kewajiban merchant kepada penyelenggara jasa pembayaran. Karena itu, pedagang tidak semestinya menambahkan pungutan khusus kepada pembeli hanya karena menggunakan QRIS.
Pedagang Mengaku Belum Memahami Aturan
Meski ketentuan sudah diberlakukan, praktik penarikan biaya tambahan masih ditemukan di sejumlah tempat.
Dalam pemberitaan Kompas.com, seorang pedagang nasi goreng di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bernama Ferry mengaku mulai meminta tambahan Rp500 untuk pembayaran QRIS sekitar tiga minggu terakhir.
Ia menyebut keputusan tersebut diambil setelah mendengar informasi dari sesama pedagang bahwa uang hasil transaksi QRIS akan dipotong biaya tertentu.
“Dengar-dengar kalau transaksi QRIS itu ada potongannya. Jadi uang yang masuk ke pedagang enggak utuh. Saya juga baru tahu dari teman-teman pedagang,” kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Ferry menyebut potongan tersebut sebagai pajak QRIS, meski mengaku tidak memahami secara pasti jenis biaya yang dimaksud.
Hal serupa dilakukan Ade, pedagang minuman di Gondangdia, Jakarta Pusat. Ia mengaku mulai meminta tambahan Rp500 sekitar satu minggu terakhir dan memasang pemberitahuan biaya admin di dekat kode QRIS.
“Sejujurnya enggak tahu persis. Tahunya ada potongan saja. Orang-orang di sini bilangnya pajak QRIS. Saya juga enggak terlalu paham hitungannya,” kata Ade.
Konsumen Berhak Menolak Biaya Tambahan
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai praktik pengalihan biaya MDR kepada konsumen menunjukkan masih lemahnya pemahaman dan kepatuhan sebagian pedagang terhadap ketentuan BI.
Menurut Tulus, konsumen berhak mempertanyakan bahkan menolak biaya tambahan yang dibebankan khusus karena menggunakan QRIS.
“Ya jelas merugikan, karena ada biaya tambahan ilegal. Hal itu bisa dikategorikan pungli oleh merchant,” kata Tulus.
Ia meminta Bank Indonesia memperluas sosialisasi kepada pedagang dan asosiasi merchant. Selain itu, BI juga diminta memberikan sanksi kepada pedagang yang tetap membebankan biaya MDR kepada konsumen.
Konsumen yang menemukan praktik tersebut dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Bank Indonesia, penyelenggara jasa pembayaran, maupun lembaga perlindungan konsumen.
Tulus mengingatkan, pungutan tambahan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran digital. Jika terus terjadi, konsumen bisa kembali memilih pembayaran tunai.
Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai 65,77 juta orang, sedangkan jumlah merchant mencapai 44,86 juta. Sebanyak 96,68 persen merchant merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penulis : RBP
Editor : IZ
