INIKEPRI.COM – Niat pemerintah menjadikan Batam sebagai lokomotif ekonomi Indonesia memang tidak main-main. Berbagai strategi untuk menggaet investasi sudah disusun, dua di antara yang menonjol adalah pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada pertengahan Juni 2021 langsung datang ke Batam untuk menyerahkan Peraturan Pemerintah nomor 67 dan 68 terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic dan Nongsa. Ini bukti dukungan penuh pemerintah terhadap pelaksanaan KEK di sana.
Padahal, Pulau Batam secara keseluruhan sudah memiliki fasilitas sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB), dengan berbagai kemudahan dan insentif untuk penanam modal.
Beberapa pihak beranggapan KPBPB sudah usang, tidak cukup ampuh menggaet investor asing. Maka diperlukan strategi baru.
Seiring dengan gencarnya pemerintah membentuk KEK di sejumlah daerah di penjuru Tanah Air, maka ide membentuk KEK di Batam pun mencuat.
Namun, tentu saja sulit menjadikan KEK menyeluruh di Pulau Batam sebagaimana KPBPB. Karena investasi di KEK biasanya lebih spesifik pada jenis industri tertentu.
Sementara jenis industri yang berkembang di Pulau Batam beragam, mulai dari manufaktur, pariwisata, hingga galangan kapal.
Maka pemerintah menjalankan kebijakan KEK di dalam KPBPB. Investor bisa memilih untuk menanamkan modalnya di KEK atau KPBPB.
Semuanya ada di Batam. Mau KPBPB atau KEK? Keduanya memiliki fasilitas dan kemudahan yang sama-sama memudahkan penanam modal.
KPBP
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
