Wacana Menaikkan Harga BBM Bersubsidi di Tengah Jeritan Nelayan Tradisional

- Publisher

Jumat, 26 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ariantomi Yandra, Ketua Bidang Kemaritiman PP Hima Persis Peride 2022-2024. Foto: Dok. Pribadi/INIKEPRI.COM

Ariantomi Yandra, Ketua Bidang Kemaritiman PP Hima Persis Peride 2022-2024. Foto: Dok. Pribadi/INIKEPRI.COM

Oleh : Ariantomi Yandra
(Ketua Bidang Kemaritiman PP Hima Persis Peride 2022-2024)

INIKEPRI.COM – Wacana pemerintah akan menaikan tarif BBM subsidi dinilai berdampak buruk terhadap nelayan kecil, sebab di tengah sulitnya mendapatkan BBM subsidi dan kondisi masyarakat pesisir yang jauh dari kesejahteraan, alih-alih pemerintah mewacanakan kenaikan BBM subsidi dengan alasan membebani APBN hal ini merupakan keputusan yang kurang tepat ditengah kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

BACA JUGA:  Pentingnya Pendidikan Penalaran Yang Kebal dari Penipuan

Jumlah masyarakat miskin Indonesia didominasi oleh penduduk di wilayah pesisir, jumlahnya kini mencapai 7,9 juta jiwa atau 25 persen dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan ekstrem di Indonesia terdapat pada 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir, hal ini menandakan bahwa masyarakat pesisir yang notabene mata pencahariannya adalah sebagai nelayan masih sangat membutuhkan BBM bersubsidi yang terjangkau.

BACA JUGA:  Refleksi Kartini: Emansipasi, Iman, dan Tantangan Perempuan Muslim Hari Ini

Beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya kelompok masyarakat miskin ekstrim diwilayah pesisir sebagai berikut:

Berita Terkait

Catatan Jelang Setahun Kepemimpinan ASLI: Melangkah Bertakar, Memimpin Bertuah
Green Sukuk Semakin Populer, Tapi Kenapa Lingkungan Kita Masih Rusak?
Asap, Asa dan Amsakar Achmad
Refleksi Kartini: Emansipasi, Iman, dan Tantangan Perempuan Muslim Hari Ini
Strategi Delegitimasi Aktor Kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo – Studi Kasus Tuduhan terhadap Sufmi Dasco Ahmad
Menerobos Rutinitas Birokrasi dengan Adab dan Etika
Kemerosotan Otak dan Pembatasan Media Sosial pada Anak
Haruskah Menderita Atas Nama Indonesia?!

Berita Terkait

Selasa, 27 Januari 2026 - 14:56 WIB

Catatan Jelang Setahun Kepemimpinan ASLI: Melangkah Bertakar, Memimpin Bertuah

Sabtu, 5 Juli 2025 - 10:52 WIB

Green Sukuk Semakin Populer, Tapi Kenapa Lingkungan Kita Masih Rusak?

Kamis, 29 Mei 2025 - 10:28 WIB

Asap, Asa dan Amsakar Achmad

Senin, 21 April 2025 - 11:02 WIB

Refleksi Kartini: Emansipasi, Iman, dan Tantangan Perempuan Muslim Hari Ini

Selasa, 8 April 2025 - 15:25 WIB

Strategi Delegitimasi Aktor Kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo – Studi Kasus Tuduhan terhadap Sufmi Dasco Ahmad

Berita Terbaru