Gubernur Ansar Terima Kunjungan DPD MAPPI Kepri

- Publisher

Selasa, 7 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kunjungan Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (DPD MAPPI) Provinsi Kepulauan Riau di Graha Kepri, Batam. Foto: Diskominfo Kepri

Kunjungan Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (DPD MAPPI) Provinsi Kepulauan Riau di Graha Kepri, Batam. Foto: Diskominfo Kepri

INIKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima kunjungan Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (DPD MAPPI) Provinsi Kepulauan Riau di Graha Kepri, Batam, Senin (6/2).

Rombongan DPD MAPPI Kepri dipimpin langsung Fatwa Nikmatullah selaku Ketua, yang hadir bersama jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar mengatakan pentingnya peran MAPPI dalam percepatan dan pembangunan ekonomi nasional.

“Karena tugas MAPPI yang sangat luas, seperti menilai berbagai aset milik pemerintah dan swasta, sehingga peran MAPPI sangat signifikan dalam berkolaborasi bersama Pemda,” kata Gubernur Ansar

BACA JUGA:  Seluruh Bangunan di Pulau Penyengat Diarahkan Bernuansa Wisata Budaya

BACA JUGA :

Ansar Ahmad Resmikan Flyover Pertama Sepanjang 450 Meter di Tanjungpinang

Sementara itu, diakui Fatwa, kedatangan DPD MAPPI Kepri bertemu Gubernur Ansar, dimaksudkan untuk menyosialisasikan lebih jauh lagi, apa itu MAPPI dan juga tugas dan tanggung jawabnya.

“Profesi penilai sangatlah peting dalam pembangunan ekonomi nasional, sekaligus berperan dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur” kata Fatwa.

BACA JUGA:  Amsakar Achmad Lepas Jemaah Calon Haji Kota Batam

Dengan tugas yang terbilang banyak, Fatwa mengatakan MAPPI akan melaksanakan tugas-tugas tersebut mulai dari menilai aset semua badan pemerintah dan swasta, aset jaminan sekaligus neraca laporan perbankan, hingga pergantian ganti rugi tanah.

“Dalam hal ini, tanah ganti rugi semisal milik warga yang terkena proyek milik pemerintah. Termasuk juga gedung milik pemerintah misalnya, yang akan disewa, berapa besar nilainya, menjadi tugas MAPPI untuk menghitung dan menilainya” paparnya.

BACA JUGA:  Resmikan Genset Pulau Bahan, Gubernur Ansar: "Kita Ingin Warga Pulau Merasakan Layanan Seperti di Kota"

Di hadapan Gubernur Ansar, Fatwa Nikmatullah juga menceritakan tentang pentingnya payung hukum, yang akan melindungi dan mengayomi saat menjalankan profesi para anggota MAPPI sebagai penilai.

“Dengan adanya Undang-undang akan memberikan kepastian perlindungan hukum pada kami penilai atau masyarakat,” tutupnya. (RP)

Berita Terkait

Penggerebekan Kasino Batam: 197 Orang Diamankan, 10 WNA dan Rp7,7 Miliar Disita
BP Batam Hormati Hak Warga, Buka Ruang Dialog dan Verifikasi dalam Penyiapan Lahan Sekolah Terintegrasi Merah Putih
Jelang HUT ke-81 RI, Amsakar dan Li Claudia Pastikan Kesiapan Upacara di Batam
Sudah Pindah ke Batam, Tapi Tak Bisa Urus AK-1 karena KTP Non-Permanen
Kaveling Laut dan Reklamasi Tanpa Izin Marak di Batam, PSDKP Ungkap Tren Pelanggaran
BP Batam Apresiasi Kesadaran Penerima Alokasi Tanah: 66 Pelaku Usaha Lakukan Pelaporan Mandiri
Sinergi BP Batam dan Ombudsman RI Dorong Pelayanan Publik di Batam
Pemko Batam Perkuat Persiapan Program MBG, Amsakar Soroti Data Penerima hingga Rantai Pasok

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 13:19 WIB

Penggerebekan Kasino Batam: 197 Orang Diamankan, 10 WNA dan Rp7,7 Miliar Disita

Minggu, 16 Agustus 2026 - 09:12 WIB

Jelang HUT ke-81 RI, Amsakar dan Li Claudia Pastikan Kesiapan Upacara di Batam

Minggu, 16 Agustus 2026 - 08:38 WIB

Sudah Pindah ke Batam, Tapi Tak Bisa Urus AK-1 karena KTP Non-Permanen

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 10:13 WIB

Kaveling Laut dan Reklamasi Tanpa Izin Marak di Batam, PSDKP Ungkap Tren Pelanggaran

Jumat, 14 Agustus 2026 - 08:19 WIB

BP Batam Apresiasi Kesadaran Penerima Alokasi Tanah: 66 Pelaku Usaha Lakukan Pelaporan Mandiri

Berita Terbaru