INIKEPRI.COM – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyempurnakan metode pengukuran indeks tata kelola pemerintahan daerah (ITKPD).
ITKPD merupakan bagian dari indeks yang diinisiasi Kemendagri untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BACA JUGA :
Dalam perkembangannya, indeks tersebut telah melakukan uji coba pengukuran terhadap 34 Provinsi di Indonesia.
“Penyusunan ITKPD telah dikembangkan sejak Oktober 2021 dan diharapkan dapat diselesaikan 2023. Kami telah melakukan uji coba pengukuran ITKPD terhadap 34 provinsi,” kata Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (11/3/2023).
Yusharto menuturkan, untuk nilai ITKPD di 34 provinsi yang paling tertinggi Kaltim, Jatim, DIY, Sumsel, Kalsel, dan Kepri yang lima terbaik, sementara lima terendah, yakni Maluku, Papua Barat, NTT, Maluku Utara, dan Bengkulu.
Kendati telah melakukan uji coba pengukuran terhadap 34 provinsi, Yusharto mengaku pihaknya bersama tim kemitraan masih perlu melakukan beragam penyempurnaan, salah satunya perbaikan terhadap metodologi pengukuran ITKPD.
Dengan demikian, hasil pengukuran ITKPD dapat lebih dipertanggungjawabkan kevalidannya.
“Pengujian baru dilakukan sekali, namun dapat diketahui apabila sudah dilakukan dua kali, tiga kali (uji coba) sehingga kita melihat kevalidan dari metodologi maupun cara-caranya (pengukuran ITKPD),” katanya.
Yusharto menyatakan, ITKPD tidak membuat data primer sendiri, melainkan menggunakan data indeks yang dimiliki kementerian/lembaga (K/L) lainnya.
“Kami mengambil data yang sudah tersedia selama ini, kami tidak membuat data primer kita hanya mengadopsi berbagai indeks yang sudah ada selama ini,” katanya.
Yusharto menambahkan, guna melengkapi data ITKPD agar lebih komprehensif, pihaknya mengaku telah menggelar rapat konsultasi lintas K/L untuk membahas pemetaan indikator ITKPD.
“Kami berharap setiap masukan dari K/L dapat menyempurnakan penyusunan ITKPD ke depannya sehingga dapat benar-benar mengukur penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya. (RBP)
