Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Kebijakan

- Admin

Selasa, 21 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para kepala daerah, untuk mengoreksi langkah dan kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilakukan, terutama di daerah dengan angka inflasi yang masih tinggi.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, usai  Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, Senin (20/5/2024).

“Kalau (daerah) tetangganya bisa (mengendalikan inflasi), kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi, mohon perhatiannya untuk bisa kerja keras memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan, dan melakukan upaya-upaya,” ujar Tomsi. dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Tomsi, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan para kepala daerah harus berdampak, dan tidak bersifat seremoni saja.

Baca Juga :  E-KTP Tidak Terdaftar? Ini Dokumen Wajib Dibawa untuk Cairkan BLT UMKM Rp2,4 Juta

Sementara itu, sejumlah provinsi yang inflasinya masih tinggi, kata dia, adalah Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat.

Lebih lanjut, ia menyebut sejumlah kabupaten dengan tingkat inflasi tinggi; yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur.

Sementara di tingkat kota, kata dia; yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.

Selain itu, ia mencatat terdapat 42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024. Menurut dia, hal itu mengindikasikan daerah tersebut belum melakukan upaya pengendalian.

Baca Juga :  Kemendagri Ingatkan Sengketa Tanah Diselesaikan Bersama Pemerintah Pusat dan Pemda

“Saya minta teman-teman kepala daerah perhatikan ini,” katanya.

Tomsi menegaskan, bahwa salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

Ia mengatakan, bahwa koordinasi tersebut merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan, dan berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.

“Banyak komoditi yang tidak bisa dipenuhi oleh lokal. Oleh sebab itu, harus melaksanakan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi tersebut,” katanya.

Penulis : RBP

Editor : IZ

Berita Terkait

Pancasila Warisan Terbaik untuk Bangsa Indonesia
Steve Mara: Benny Wenda Sebar Hoaks Genosida, Tak Layak Bicara Papua
Badan Bahasa Targetkan 200.000 Lema pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 2024
Begini Peran Kominfo dalam Satgas Pemberantasan Judi Online
Menkominfo: Pemberantasan Judi Online dan Pinjol Ilegal Libatkan Semua Kementerian
Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi
Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting
Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 08:32 WIB

Pancasila Warisan Terbaik untuk Bangsa Indonesia

Senin, 17 Juni 2024 - 08:23 WIB

Steve Mara: Benny Wenda Sebar Hoaks Genosida, Tak Layak Bicara Papua

Minggu, 16 Juni 2024 - 10:05 WIB

Badan Bahasa Targetkan 200.000 Lema pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 2024

Sabtu, 15 Juni 2024 - 11:56 WIB

Begini Peran Kominfo dalam Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 14 Juni 2024 - 07:28 WIB

Menkominfo: Pemberantasan Judi Online dan Pinjol Ilegal Libatkan Semua Kementerian

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:19 WIB

Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:30 WIB

Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:17 WIB

Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target

Berita Terbaru