INIKEPRI.COM – Tak hanya di Kota Batam, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin masif. Kegiatan tersebut juga menuai sorotan diberbagai wilayah Indonesia.
Aktifis Pergerakan Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Amri Piliang, mengapresiasi atas Propaganda Perang Semesta terhadap Sindikat Mafia TPPO.
Selain itu, Ia juga mempertanyakan atas Gerakan yang pernah dilakukannya bersama-sama Binwasnaker Kemnaker RI di Bandara Juanda dan Soekarno Hatta yang hingga kini belum ada yang dipenjarakan.
“Beberapa hari yang lalu Menko Polhukam, Mahfud Md melakukan sidak di pelabuhan Kota Batam. Namun, Kenapa yang di depan matanya dan Beny Rhamdani tidak di Bongkar,” ungkapnya.
BACA JUGA :
Perang Semesta, Mahfud MD: Perang Terhadap Segala Kekuatan yang Ada untuk TPPO
Lanjut Amri, setiap harinya ada beberapa penerbangan yang hampir penuh satu pesawat. Isinya PMI Non Prosedural (ilegal) ke Negara Tujuan Arab Saudi atau Negara di Timur Tengah, biasanya menggunakan Srilanka Air transit Dubai.
“Hari ini akan ada Press Conference Polres Bandara Soekarno Hatta, tetapi Target Operasi (TO) yang telah kita serahkan nama-nama Gembongnya ini tidak kunjung di tangkap. Melainkan Jockeynya yang jadi tumbal, sebulan-dua bulan dipotong masa tahanan keluar lagi mereka. Inilah yang dimaksud dalam Pepatah “Gajah di Pelupuk Mata Tak Tampak, namun Kuman di Seberang sana Tampak,” ujarnya.
Perihal kunjungannya di Batam, Menko Polhukam, Mahfud Md mengatakan, kasus perdagangan orang modus pekerja migran makin masif melibatkan oknum-oknum institusi negara.
“Kondisi itu mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 22 Tahun 21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” ujar Mahfud Md saat menghadiri diskusi publik di Swiss Bell, Batam, Kamis 6 April 2023.
Selain itu, Sumatera Utara juga menjadi Sorotan, Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dalam tiga bulan terakhir tahun 2022. Ada sebanyak 215 orang yang menjadi korban penyelundupan manusia berkedok penyaluran pekerja migran di wilayah Sumut.
Tak hanya itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang yang juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat diwilayah Bengkalis, Dumai dan Nunukan. (RP)
