INIKEPRI.COM – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berkomitmen untuk memperbanyak jumlah SMK. Hal itu dikarenakan lulusan pendidikan kejuruan tersebut lebih siap dalam menghadapi dunia pekerjaan.
“Persentase SMK di Kepri seharusnya 70 persen karena wilayah kita adalah wilayah investasi, maka dari itu ke depan SMK akan diperbanyak lagi,” kata Ansar, dikutip dari ANTARA, Selasa (12/9/2023).
BACA JUGA :
Ansar Hadiri Pelantikan Muhammadiyah Nongsa dan Komite Sekolah Muhammadiyah Kabil
Ansar Dorong Festival Kopi Merdeka Jadi Iven Wisata Tahunan
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, jumlah SMA di Kepri sebanyak 169 unit, meliputi 93 SMA negeri dan 76 SMA swasta. Sementara, jumlah SMK sebanyak 108 unit, meliputi 36 SMK negeri dan 72 SMK swasta.
Pendidikan kejuruan seperti SMK, kata Ansar, sangat penting untuk Indonesia dan Kepri yang lebih maju. Apalagi ke depan kebutuhan lulusan sekolah kejuruan sangat besar, seiring prospek investasi yang diproyeksi bakal terus meningkat di daerah tersebut.
Oleh karena itu, ia menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja di Kepri, salah satunya melalui keberadaan SMK.
Ia mendorong SMK memperbanyak kerja sama dengan dunia usaha dan dunia indusrti sehingga setelah lulus para siswa bisa terserap dunia kerja sesuai kemampuannya.
“Bonus Demografi yang mencapai puncak pada tahun 2030 akan menjadi sebuah penentu bagi kemajuan Kepri, jika pendidikannya bagus dan membuat siswa-siswi kita bisa berkompetisi dan bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Ansar Ahmada.
Sementara itu anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mendukung Pemprov Kepri membangun lebih banyak satuan pendidikan SMK. Lulusan sekolah kejuruan merupakan tenaga siap pakai karena sudah dibekali keahlian khusus.
“SMK pelopor penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sudah seharusnya jadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menyampaikan pembangunan sekolah kejuruan baru perlu dilakukan dengan sosialisasi yang masif. Pembangunan dapat menggunakan dana CSR maupun bantuan pemerintah pusat.
SMK yang akan dibangun harus disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik di daerah itu, seperti kejuruan pariwisata, agrobisnis, perikanan, dan budi daya.
Selain itu, sekolah-sekolah kejuruan yang sudah ada juga harus didukung dengan fasilitas penunjang dan berkolaborasi dengan industri setempat.
Ia pun meminta agar SMK unggulan, khususnya di Kota Batam supaya dapat menyediakan kuota bagi siswa berprestasi dari kabupaten/kota lain.
“Saya ingin agar SMK unggulan di Batam bisa menerima siswa minimal lima orang dari tiap kabupaten/kota setiap tahunnya, agar bisa melahirkan tenaga kerja andal yang tersebar di semua kabupaten/kota se-Kepri,” tutup Wahyudin. (RP)
