INIKEPRI.COM – Polresta Tanjungpinang mengadakan rapat koordinasi kesiapan pengamanan menjelang Pilkada Serentak 2024 melalui kegiatan “Operasi Mantap Praja Seligi 2024” di lantai 2 Gedung Antan Seludan Mapolresta Tanjungpinang Selasa (13/8/2024).
Rapat dipimpin Wakapolres Tanjungpinang, AKBP Arief Robby Rachman, S.H., S.I.K., M.Si., mewakili Kapolresta Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, AKBP Arief Robby Rachman menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan kondusif.
“Kerjasama lintas sektoral adalah kunci utama. Dengan manajemen yang baik dan komunikasi yang efektif, kita dapat mengatasi potensi kerawanan yang mungkin muncul dan memastikan setiap tahapan Pilkada, dari persiapan hingga pelaksanaan, berjalan dengan lancar,” tegas Robby.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tanjungpinang, Muhammad Yamin, yang mewakili Pj. Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Pemko berkomitmen untuk mendukung Pilkada Serentak dengan menjaga solidaritas dan sinergi antara seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Menurut Yamin, dengan dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak, ia yakin Pilkada dapat berlangsung damai dan demokratis.
“Mari kita jaga semangat kebersamaan ini demi kesuksesan Pilkada Serentak 2024,” ajaknya.
Sementara itu, Anggota KPU Kota Tanjungpinang, Desi Liza Purba menjelaskan Pilkada Serentak 2024 di Kota Tanjungpinang akan dilaksanakan di 323 TPS yang tersebar di empat kecamatan.
“Hasil rapat pleno terbuka DPS menunjukkan jumlah pemilih di Kota Tanjungpinang saat ini mencapai 172.419 orang, terdiri dari 84.777 laki-laki dan 87.642 perempuan,” terang Desi.
Rapat tersebut, diikuti unsur TNI, Polri, anggota KPU dan DPRD kota Tanjungpinang, instansi vertikal seperti kejari, BMKG RHF serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Kasat Intel Polresta Tanjungpinang, Kompol Sudarto, memaparkan potensi kerawanan yang mungkin muncul selama Pilkada Serentak 2024.
Beberapa area yang perlu diwaspadai meliputi pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan calon wali kota/wakil wali kota, calon gubernur/wakil gubernur, distribusi logistik pilkada, serta saat rekapitulasi suara.
“Potensi ini perlu diantisipasi agar seluruh tahapan pilkada berlangsung dengan aman dan kondusif,” ucapnya.
Penulis : DI
Editor : IZ
