INIKEPRI.COM – Sejumlah perwakilan tenaga medis di RSUD Natuna menumpahkan seluruh keluhan kepada Bupati Natuna Cen Sui Lan. Dari tunggakan TPP hingga soal belanja mobil dinas kesehatan yang dinilai tidak layak, disaat keuangan daerah tengah cekak.
Penyataan memuncak tersebut diungkap dr. Muhammad Fadli saat audiensi bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama sejumlah OPD terkait di ruang kerjanya, Senin (10/3).
“Kepala dinas kesehatan jangan membeli mobil dinas baru disaat keuangan daerah lagi cekak,” ketus Fadli ditengah audiensi.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan menyambut baik audiensi dan menerima beberapa usulan yang telah disampaikan oleh perwakilan tenaga kesehatan yang melakukan aksi damai di halaman kantor Bupati Natuna. tunggakan utang TPP dan rasionalisasi sejak Bupati sebelumnya.
“Pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti permasalahan yang menjadi harapan para tenaga kesehatan,” kata Cen.
Dalam audiensi tersebut akhirnya disepakati tunggakan TPP bulan November akan dibayarkan pada bulan ini setelah tunda salur dari provinsi Kepulauan Riau masuk ke dalam KAS Daerah. Tidak hanya tenaga medis, tapi seluruh tunggakan ASN.
“Namun untuk tunggakan TPP bulan Desember akan ditunda dulu. karena Pemda akan memprioritaskan pembayaran gaji ke 14 atau THR terlebih dahulu,” jelasnya.
Cen Sui Lan menambahkan, pemerintahannya akan memperhatikan hak hak ASN. Namun dengan syarat ASN harus bekerja secara profesional dan melayani masyarakat dengan sungguh sungguh.
“Setiap professionalisme kerja, akan dibayar secara professional pula,” tegasnya.
Masih kata Cen, ia mengajak seluruh ASN di Natuna, khususnya tenaga kesehatan dapat lebih memahami kondisi keuangan daerah saat ini yang mengalami efisiensi. Sehingga ada beberapa kebijakan yang harus diambil agar roda pemerintahan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya minta seluruh ASN memahami, berikan saya waktu untuk mempelajari setiap permasalahan maupun memperbaiki birokrasi daerah,” timpanya.
Cen mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini masih melakukan audit kepada seluruh OPD Pemkab Natuna, termasuk di Dinas Kesehatan dan RSUD untuk tahun anggaran 2024.
“Laporan hasil pemeriksaannya (LHP) pada akhir bulan Maret 2025 ini diserahkan kepada saya. Nanti dari LHP itu tergambar dan terpotret semua hasil Audit. Dan ada beberapa OPD yang akan ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi BPK. Termasuk mengaudit hutang Rp 188 Milyar itu berasal dari mana saja, nanti hasil LHP nya juga terpotret dan terdokumentasikan,” pungkasnya.
Penulis : DI
Editor : IZ
