INIKEPRI.COM — Di tengah riuhnya desas-desus yang bergulir di ruang publik, sebuah klarifikasi bernapas terang datang dari ujung utara Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan bahwa kehadiran Bupati Cen Sui Lan dan sejumlah pejabat daerah di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah karena pemanggilan atas dugaan korupsi, melainkan untuk memenuhi undangan resmi dalam sebuah forum nasional.
Pada Rabu, 14 Mei 2025, Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Sekretaris Daerah Boy Wijanarko dan Kepala BPKAD Suryanto berada di Gedung Merah Putih, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sinergi Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK.
Forum itu bukan ruang interogasi, melainkan wadah dialog dan kolaborasi antarlembaga demi memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Acara yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika tersebut mengusung semangat kolaboratif antara KPK dan pemerintah daerah.
Undangan resmi bernomor B/2481/KSP.00/70.72/04/2025 menjadi landasan kehadiran resmi Pemkab Natuna dalam kegiatan yang dihadiri banyak kepala daerah dari Wilayah I Indonesia.
Namun, sayangnya, langkah yang bersih itu sempat tertutupi kabut informasi yang menyesatkan.
Muncul kabar tak berdasar bahwa kehadiran mereka berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana Pajak Hasil Galian C (PHC) senilai Rp10 miliar.
Pemerintah Kabupaten Natuna menepis kabar tersebut sebagai narasi keliru yang bisa mencederai kepercayaan publik dan nama baik daerah.
“Kehadiran kami di Gedung KPK adalah bentuk komitmen kami dalam memperkuat integritas pemerintahan. Ini adalah forum resmi untuk bersinergi, bukan forum pemeriksaan,” tegas Boy Wijanarko, Sekretaris Daerah Natuna, dalam keterangannya.
Pemerintah Kabupaten Natuna menyesalkan beredarnya informasi tanpa konfirmasi dan verifikasi yang akurat. Dalam narasi yang terburu-buru, kadang kebenaran tercecer dan fitnah menjelma kabar.
Karena itulah, Pemkab menyerukan kepada seluruh pihak agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Kami menghimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mari jaga ruang publik yang sehat dan penuh kejujuran,” lanjut Boy.
Sebagai wilayah yang terletak di perbatasan strategis dan kaya sumber daya alam, Natuna terus berbenah. Tata kelola yang akuntabel dan transparan menjadi fondasi utama demi memastikan bahwa kekayaan bumi dan laut Natuna dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Dalam upaya menjaga marwah pemerintahan, langkah Pemkab Natuna menuju KPK adalah simbol dari niat luhur: bahwa keberanian untuk terbuka dan bersinergi jauh lebih kuat daripada diam dalam fitnah. Bahwa menjunjung integritas bukan hanya kewajiban moral, melainkan janji kepada rakyat.
Sebagaimana lautnya yang jernih dan langitnya yang luas, Natuna ingin hadir sebagai citra daerah yang bersih—bukan hanya dalam tampilan, tetapi juga dalam perbuatan.
Penulis : IZ
