INIKEPRI.COM – Polemik perbedaan nilai harta kekayaan Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belakangan menjadi sorotan publik.
Namun, berdasarkan fakta administratif, lonjakan nilai tersebut disebut berasal dari proses verifikasi dan penyempurnaan pelaporan aset yang telah dimiliki jauh sebelum menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Natuna.
Laporan LHKPN Tahun 2023 yang mencatatkan kekayaan sekitar Rp1,1 miliar merupakan data awal sebelum dilakukan verifikasi lanjutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam proses klarifikasi tersebut, penyelenggara negara diminta melaporkan seluruh aset secara lebih rinci, termasuk kepemilikan saham, perusahaan, serta harta keluarga dan pasangan.
Aset yang turut dilaporkan mencakup kepemilikan yang berkaitan dengan suami Cen Sui Lan, Raja Mustakim, sesuai ketentuan pelaporan LHKPN yang mewajibkan pencantuman harta pasangan dan tanggungan.
Hasil verifikasi itu tercermin dalam LHKPN Tahun 2024 dengan total kekayaan sekitar Rp293 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi aset yang sebelumnya belum dilaporkan secara detail, terutama dalam bentuk saham, investasi, dan kepemilikan perusahaan yang telah berjalan selama bertahun-tahun sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai bupati.
Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai perbedaan angka dalam LHKPN bukan fenomena baru, khususnya bagi pejabat yang memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha. Perubahan nilai kerap terjadi karena penyesuaian data setelah verifikasi administratif, bukan akibat penambahan harta secara mendadak.
Selain itu, karakter aset berbasis saham dan bisnis memiliki nilai yang fluktuatif mengikuti dinamika pasar serta perkembangan usaha. Karena itu, peningkatan nilai kekayaan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan.
Saat ini, laporan LHKPN Tahun 2025 masih dalam proses konsolidasi seiring perubahan status Cen Sui Lan sebagai Bupati Natuna sejak 20 Februari 2025. Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh pelaporan dilakukan melalui sistem resmi KPK dan bersifat terbuka untuk diakses publik.
Di tengah maraknya informasi yang beredar di media sosial, masyarakat diimbau untuk mengedepankan data resmi dan hasil verifikasi lembaga berwenang. Transparansi pelaporan LHKPN justru menjadi salah satu instrumen akuntabilitas pejabat publik.
Penulis : IZ
