INIKEPRI.COM – Pemerintah menetapkan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Seluruh gubernur diwajibkan menetapkan besaran upah minimum tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan optimistis para gubernur dapat memenuhi tenggat waktu tersebut. Menurutnya, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai jadwal.
Sosialisasi bersama para kepala dinas terkait telah dilakukan pada 13 November 2026. Selanjutnya, pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026.
Dari rangkaian koordinasi tersebut, para gubernur menyatakan kesiapan menetapkan UMP 2027 sesuai tenggat.
“Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan,” ujar Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), dikutip CNN Indonesia.
UMSP Ditetapkan Paling Lambat 26 November
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan jadwal penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 paling lambat 26 November 2026 atau lima hari setelah tenggat UMP.
Yassierli menjelaskan, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan oleh gubernur.
“Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten,” kata Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat edaran kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Surat tersebut memuat data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Tiga Faktor Penentu Penghitungan UMP 2027
Dalam proses penetapan UMP 2027, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan, yakni Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung ketepatan penghitungan, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Selain tingkat provinsi, Kemnaker juga menyusun estimasi KHL untuk tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Dewan Pengupahan Daerah Berikan Rekomendasi
Penetapan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja atau buruh.
Dewan Pengupahan Daerah akan melakukan pembahasan dengan berpedoman pada data dan panduan yang disiapkan Kemnaker. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi rekomendasi kepada gubernur untuk menetapkan kebijakan upah minimum.
Menaker Yassierli juga meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial dalam proses pembahasan. Langkah tersebut diperlukan agar aspirasi seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah dapat terserap.
Dengan tenggat yang semakin dekat, perhatian pekerja dan pengusaha kini tertuju pada keputusan gubernur mengenai besaran UMP 2027. Namun, hingga informasi ini disampaikan, angka kenaikan maupun besaran UMP 2027 belum diumumkan secara resmi.
Penulis : DI
Editor : IZ

















