INIKEPRI.COM – Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, kembali menyampaikan pengakuan terkait aliran dana yang disebutnya sebagai talangan untuk pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Fahd mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan organisasi tersebut. Pernyataan itu disampaikannya setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd kepada wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Fahd juga menyebut angka 3,9 juta dolar Amerika Serikat sebagai dana yang diklaim telah diberikan kepada NU. Namun, ia tidak merinci penggunaan maupun mekanisme penyaluran dana tersebut.
Pengakuan terbaru itu menambah rangkaian pernyataan Fahd mengenai dana yang disebutnya sebagai talangan Muktamar NU ke-35. Sebelumnya, pada 10 November 2026, ia mengaku dimintai uang hingga Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto, yang juga menjadi tersangka dalam perkara ATR/BPN.
Fahd mengatakan permintaan tersebut disampaikan melalui telepon pada 25 dan 26 Agustus 2026, tetapi ia mengaku sempat menolaknya.
Menurut pengakuannya, pada 27 Agustus, Arif kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak bersedia disebutkan identitasnya. Fahd kemudian mengaku meminjamkan Rp70 miliar sebagai dana talangan untuk Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd dalam keterangannya pada 10 November.
PBNU Tegaskan Muktamar Tidak Terkait Uang Korupsi
Pernyataan Fahd yang membawa nama Muktamar NU mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Pada 12 November 2026, Gus Ipul menegaskan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.
Ia meminta pihak-pihak yang menyampaikan klaim tersebut menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, pernyataan tanpa bukti dapat merugikan organisasi dan mencemarkan nama baik NU.
“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” kata Gus Ipul, dikutip dari NU Online.
Gus Ipul juga menyatakan PBNU akan mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk bukti-bukti yang mungkin terungkap dalam proses persidangan.
Ia menegaskan, apabila nantinya terbukti ada pihak yang menggunakan nama NU untuk kepentingan penyaluran uang hasil korupsi, pihak yang terlibat harus bertanggung jawab.
Berawal dari OTT KPK Kasus Pengurusan HGB
Kasus yang menjerat Fahd bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.
Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas pejabat ATR/BPN, pihak swasta, dan pihak perusahaan. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; serta pihak swasta Rizal Pahlevi.
Selain itu, terdapat mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat HGB atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK juga mengungkap adanya dugaan penerimaan lain dalam urusan pertanahan.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing. Berdasarkan pemberitaan mengenai hasil OTT, total uang yang disita mencapai sekitar Rp106,3 miliar.
Hingga perkembangan terakhir yang diberitakan, klaim Fahd mengenai dana talangan Muktamar NU masih merupakan pernyataan pihak yang bersangkutan. Keterkaitan dana tersebut dengan penyelenggaraan Muktamar NU maupun dugaan tindak pidana korupsi perlu dibuktikan melalui penyidikan dan proses hukum.
Dengan demikian, pengakuan Fahd dan bantahan PBNU menjadi dua keterangan berbeda yang perlu diuji melalui bukti-bukti dalam penanganan perkara oleh KPK.
Penulis : RP
Editor : IZ

















