INIKEPRI.COM – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam dari Fraksi Gerindra, Anwar Anas, menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kepulauan Riau telah menerapkan standar pengelolaan yang layak dijadikan contoh secara nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penilaian tersebut disampaikannya usai melakukan inspeksi langsung ke SPPG Polda Kepri. Menurut Anwar, fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga menghadirkan sistem kerja yang profesional, higienis, transparan, dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, kesan pertama yang terlihat adalah tata kelola bangunan yang tertata rapi dengan alur kerja yang jelas. Seluruh dokumen operasional tersusun secara sistematis sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat ditelusuri dengan mudah sebagai bentuk akuntabilitas.
“Saya melihat langsung bagaimana seluruh proses dijalankan secara profesional. Ini bukan sekadar dapur umum, tetapi sebuah sistem pelayanan yang dibangun dengan standar tinggi, mulai dari tata ruang, kebersihan, hingga manajemen operasionalnya,” kata Anwar.
Salah satu fasilitas yang mendapat perhatian khusus adalah sistem pencucian ompreng dan wadah makanan. Berbeda dengan sebagian besar dapur umum yang masih menggunakan metode manual, SPPG Polda Kepri telah memanfaatkan mesin dishwasher berstandar tinggi.
Menurut Anwar, penggunaan teknologi tersebut menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan pangan karena seluruh wadah makanan melalui proses sterilisasi sesuai prosedur sehingga meminimalkan risiko kontaminasi.
“Aspek higienitas benar-benar diperhatikan. Penggunaan mesin pencuci khusus menunjukkan keseriusan dalam menjaga kualitas makanan yang akan diterima masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi sistem pengawasan mutu yang diterapkan Polda Kepri. Melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokes), seluruh makanan yang diproduksi menjalani pengujian secara berkala, mulai dari pemeriksaan bakteriologis, kandungan kimia hingga deteksi zat berbahaya.
“Standar pengawasannya bahkan melampaui ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Ini menjadi jaminan bahwa makanan yang didistribusikan benar-benar aman dan berkualitas,” katanya.
Anwar menilai keberadaan SPPG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Sebagian besar kebutuhan bahan pangan dipasok oleh petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal di Kepulauan Riau. Sementara tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur juga berasal dari masyarakat sekitar.
Ia mengatakan pola kemitraan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, para petani dan nelayan memperoleh pendampingan langsung dari personel Polda Kepri yang memiliki latar belakang akademik di bidang pertanian, perikanan, maupun disiplin ilmu lainnya.
“Bagi saya, inilah wajah Polri yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Polisi hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kompetensi yang dimiliki personelnya,” ujarnya.
Menurut Anwar, Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak dipandang hanya sebagai program penyedia makanan bergizi, melainkan sebagai instrumen untuk membangun rantai ekonomi kerakyatan yang melibatkan banyak sektor.
“Program ini mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan petani dan nelayan lokal, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Model yang diterapkan SPPG Polda Kepri menunjukkan hal itu dapat diwujudkan secara bersamaan,” katanya.
Atas capaian tersebut, Anwar menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kepulauan Riau beserta seluruh jajaran yang dinilai berhasil membangun sistem pengelolaan SPPG secara modern dan terintegrasi.
Ia juga mengajak seluruh pengelola SPPG di Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan studi banding ke SPPG Polda Kepri guna mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan.
“Banyak hal yang layak direplikasi, mulai dari sistem manajemen, pengawasan kualitas, pemanfaatan teknologi hingga pola kemitraan dengan petani dan nelayan lokal. Saya percaya, jika model seperti ini diterapkan secara luas, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai daerah,” tutupnya.
Penulis : RBP
Editor : IZ
