Batam, inikepri.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pospera Kepulauan Riau meminta bantuan keramba apung yang telah digelontorkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat ditarik kembali.
Pasalnya, banyak penerima bantuan keramba apung tersebut tidak menyentuh langsung kepada orang yang membutuhkan sehingga bantuan tersebut menjadi tidak produktif. Hal ini diungkap ketua DPD Pospera Kepri, Hary Hazhary.
“Ratusan keramba apung bantuan pemerintah di Kepri ini dibiarkan mubazir oleh para penerima. Para penerima tersebut berdalih, perlu modal untuk menghidupkan keramba apung tersebut. Bahkan, di salah satu pulau, yang menerima bantuan keramba apung tersebut, malah digunakan untuk sandaran pancung mereka,” terang Azhari, Senin (01/06).
“Kami meminta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan Kota Batam harus segera bertindak. Tarik dan salurkan kembali kepada nelayan yang tepat. Banyak nelayan yang sedang berjuang memperbaiki taraf hidupnya. Berikan ke mereka, agar bantuan itu produktif,” tambahnya lagi.
“Padahal program pemerintah ini sangat luar biasa dalam membantu nelayan. Tapi karena tidak tepat sasaran seperti ini menjadi sia-sia. Jangan sampai, bantuan ini jadi temuan pidana karena merugikan negara,” pungkas pria kelahiran Belakang Padang ini.
