INIKEPRI.COM – Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) 2027 di Batam dan Kabupaten Karimun mulai menunjukkan perkembangan. Kalangan buruh di Batam mengusulkan UMK sebesar Rp5.977.587, sementara Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun telah menyepakati upah minimum 2027 sebesar Rp4.574.588 per bulan.
Dua angka tersebut memperlihatkan perbedaan besaran upah minimum yang cukup mencolok antara Batam dan Karimun. Namun, status keduanya masih berbeda. Angka Batam merupakan usulan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sedangkan angka Karimun telah disepakati Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK).
Di Batam, usulan sebesar Rp5.977.587 didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Dewan Pengupahan Kota Batam sebelum melalui tahapan penetapan.
Sementara itu, Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun menyepakati UMK 2027 sebesar Rp4.574.588. Nilai tersebut naik Rp332.653 atau 7,84 persen dibandingkan UMK 2026 yang tercatat Rp4.241.935.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat DPK Karimun, Jumat (20/11/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta serikat pekerja.
Ketua DPK Karimun, Ruffindy Alamsjah, mengatakan besaran UMK 2027 disepakati menggunakan nilai alfa 0,8. Menurutnya, pembahasan telah dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
“UMK Karimun 2027 disepakati sebesar Rp4.574.588 per bulan. Lebih besar dari UMK 2026 sebesar Rp4.241.935. Kesepakatan ini sudah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Setelah kesepakatan di tingkat kabupaten, hasil pembahasan tersebut akan diajukan kepada Bupati Karimun untuk ditandatangani sebelum diteruskan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) untuk proses pengesahan.
Ruffindy menyebutkan, hasil kesepakatan UMK Karimun 2027 direncanakan dibawa ke tingkat provinsi pada Senin (23/11/2026).
“Sesuai rencana kami, surat hasil kesepakatan UMK Karimun 2027 akan dibawa ke Gubernur Kepri pada Senin (23/11). Untuk pengesahan tingkat provinsi biasanya kami juga akan diundang,” katanya.
Selain UMK, DPK Karimun juga menyepakati Upah Minimum Sektoral (UMS) 2027 untuk sektor pertambangan batu granit dan galangan kapal atau shipyard sebesar Rp4.580.031 per bulan.
Angka tersebut meningkat dibandingkan UMS 2026 yang tercatat Rp4.248.268. Kenaikannya mencapai sekitar 7,81 persen.
Usulan Batam Masih Dibahas
Berbeda dengan Karimun yang telah mencapai kesepakatan di tingkat kabupaten, usulan UMK Batam 2027 sebesar Rp5.977.587 masih harus melalui pembahasan Dewan Pengupahan Kota Batam.
Usulan tersebut disampaikan FSPMI dengan mengacu pada perhitungan KHL. Karena itu, angka Rp5,97 juta belum dapat disebut sebagai UMK Batam 2027 yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2027 telah menghasilkan usulan sebesar Rp4.229.356 dengan penggunaan nilai alfa 0,75. Angka tersebut menjadi salah satu acuan dalam proses pengupahan di tingkat provinsi.
Perkembangan pembahasan di Batam dan Karimun kini menjadi perhatian pekerja maupun pengusaha. Selain besaran kenaikan, proses penetapan UMK juga akan menentukan keseimbangan antara kebutuhan hidup pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di masing-masing daerah.
Penulis : DI
Editor : IZ

















