Jakarta, inikepri.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) M.Tito Karnavian, mengimbau para pelaksana tugas (Plt) dan pejabat sementara (Pjs) untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2020.
Menurut Tito, pihaknya akan menggunakan instrumen hukum yang ada untuk memberikan sanksi bagi para kepala daerah yang terbukti melanggar netralitas.
“Posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik. Kalau sampai terjadi seperti itu maka saya akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk memberikan sanksi bila memang terbukti,” kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Kamis (1/10/2020).
“Jadi tolong ambil posisi netral, tidak perlu mengeluarkan suara-suara yang membuat satu paslon, atau dua-tiga paslon yang lain itu menjadi antipati dan tidak percaya kepada rekan-rekan kepala daerah,” katanya.
Tito juga meminta kepada seluruh Plt dan Pjs kepala daerah untuk terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah agar protokol kesehatan yang telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) benar-benar diterapkan dengan baik.
Untuk itu, dia meminta mereka agar melakukan rapat evaluasi secara berkala.
“Kerumunan-kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan KPU, yang tidak bisa menjaga jarak, apapun bentuknya juga harus dilarang,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, mengatakan pasangan calon petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.
“Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana,” ujar Abhan. (ER)
