Selepas pidato SBY, beberapa petinggi Partai Demokrat membuat pernyataan dengan yakin bahwa AU sudah tersangka, tetapi surat spindik belum ada. Tekanan mentersangkakan AU makin kencang. Dan tiba-tiba saja bocor surat perintah dimulainya penyidikan yang diteken BW dan Samad meskipun belum ada gelar perkara.
”Silakan pakar hukum bicara, ada dan bolehkah dakwaan kasusnya tidak jelas, yaitu Proyek-proyek lainnya menjadi dasar mentersangkakan dan mendakwa warga negara..? Itu terpaksa dilakukan karena kejar tayang. Maklum sudah masuk tahapan Pemilu, AU blm juga bisa lengser,” tutur Pasek.
Di saat yang bersamaan, Cikeas membuat pakta integritas pengambil alihan kewenangan ketua umum Partai Demokrat oleh Ketua Majelis Tinggi. Sebagai sebagai ketua majelis tinggi menggelar rapimnas tanpa melibatkan ketua umum tetapi masih gagal melengserkan Anas.
Menurut Pasek, BW dan Samad paling bersemangat dalam kasus Anas. Tuntutan juga hukuman maksimal selalu disuarakan tanpa melihat fakta sidang.
”Manuver BW dalam kasus AU selama bergulir akhirnya kini makin mendapatkan jawaban yang lebih terang. Kenapa BW bersikap begitu pada AU, dan begitu semangat merealisasikan gerakan Cikeas terhadap AU. Publik mulai mendapatkan gambaran soal satu barisan,” tulis Pasek.
Berdasar ingatannya itulah, Pasek ikut merespons diksi ”brutal” yang digunakan BW untuk mengingatkan pemerintah agar tidak mengesahkan KLB di Sibolangit berikut hasilnya. Menurut dia, yang terjadi pada Anas itulah brutalitas sesungguhnya.
”Kalau bicara Brutalitas Demokrasi yg diungkapkan BW, maka justru menurut Saya, ketika BW sbg komisioner KPK bersatu frekwensi dengan keinginan Cikeas lah yang paling brutal menyingkirkan AU. Saya bicara suarakan keadilan untuk AU karena masih dalam penjara,” tulis Pasek. (RWH/Sindonews)
Halaman : 1 2
