INIKEPRI.COM – Menyambut kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai mitra kerja Komisi XI menyelenggarakan rapat dalam rangka pembahasan kinerja penerimaan Kementerian Keuangan dan Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Rapat tersebut diselenggarakan di Hotel Best Western Premiere Panbil, Batam, pada hari Jumat, 11 Juni 2021.
Kunjungan Komisi XI DPR RI ini bertujuan untuk membahas perbaikan yang perlu dilakukan di Kepulauan Riau mengingat pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama berada pada angka minus 1,19%. Hadir Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Walikota Batam Muhammad Rudi, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Susila Brata, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepualauan Riau Cucu Supriatna, dan jajaran anggota Komisi XI.
Kemenkeu memaparkan materi mengenai penerimaan negara dan perkembangan KEK di Kepulauan Riau. Cucu Supriatna selaku perwakilan Kemenkeu Kepulauan Riau menjelaskan kinerja penerimaan Kemenkeu sudah menyentuh angka 3,26 Triliun dari target 8,18 Triliun(39,91%). Terkait perkembangan KEK, Kemenkeu sendiri memberikan beberapa fasilitas fiskal, seperti:
- Pembebasan dan penangguhan Bea Masuk sertatidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
- Pengurangan PPh Badan
- Pengembalian PPN untuk warga negara asing di KEK Pariwisata
- Pembebasan PPnBM terhadap properti di KEK
Di daerah Kepulauan Riau sendiri sudah terdapat dua KEK, KEK Galang Batang dan KEK Batam Aero Technic. Sedangkan KEK Nongsa Digital Park masih dalam proses penetapan. Pada KEK Galang Batang sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 4.531 pekerja dan diproyeksikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar USD 8,6 Biliun dalam 15 tahun, penerimaan pajak USD 48,1 Miliar per tahun, penghematan biaya impor, dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Susila Brata menambahkan dalam paparannya bahwa Kemenkeu tentunya mendukung pengembangan KEK di Kepulauan Riau dengan memberikan berbagai kemudahan seperti:
Asistensi pengembangan IT Inventory
Pelaksanaan Customs Visit ke perusahaan (KEK Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic)
Kemudahan layanan dokumen dalam proses transisi (dokumen tetap menggunakan PPFTZ dan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk & PDRI)
Penyederhanaan prosedur layanan dan dokumen FTZ ke KEK (dalam proses perumusan)
Selain itu, Susila Brata menjelaskan, ‘’Bea Cukai Batam juga terus melakukan pengembangan Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang sudah diluncurkan awal Maret lalu. Dengan penerapan Single Submission, integrasi kegiatan perizinan Ship to Ship/Floating Storage Unit (STS/FSU), perizinan usaha dan pemasukan barang konsumsi, autogate system, Digital Platform Logistic Shipping, Trucking, dan juga Warehousing (Startup), diharapkan mampu mempercepat arus logistik di Kepualuan Riau’’.
Untuk meningkatkan daya dukung industrinya dalam hal pasokan barang-barang input dan kegiatan logistik dapat mengakses ekosistem logistik di Kepulauan Riau khususnya Pulau Batam sebagai Hub Logistik melalui sistem informasi yang sudah terpadu antar instansi dengan mengakses nle.kemenkeu.go.id.
KEK yang menggunakan Pulau Batam sebagai Hub Logistik dapat mengakses seluruh layanan Pemerintah secara online dengan prinsip Single Submission (SSM). Dengan system ini dalam satu pengajuan di platform BLE-NLE akan langsung terkirim data ke instansi-instansi pemerintah sesuai proses bisnis yang dipilih.
Persetujuan/approval termasuk output document juga diterbitkan melalui platform BLE-NLE, dan proses selanjutnya (flow of document, flow of goods dan flow of transaction) sesuai dengan karakteristik proses bisnis yang diajukan melibatkan berbagai platform baik swasta maupun pemerintah.
Platform swasta (Start-Up) dengan prinsip Omni Channel untuk pemesanan Trucking, Warehousing, Pembayaran Delivery Order (DO), Pembayaran Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) dan lain-lain secara online dari platform mana saja yang sudah terhubung dalam ekosistem logistik di platform BLE-NLE. (AFP)
