INIKEPRI.COM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Kamarudin Ali meminta Pemerintah Pusat tidak memperpanjang PPKM Level 4.
Ia khawatir menghambat upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Kepri. Meski begitu, Kamarudin tidak menampik jika kebijakan PPKM khususnya di Provinsi Kepri mampu menekan angka kasus COVID-19 hingga 50 persen.
Namun di sisi lain, lanjut dia, masyarakat terutama pedagang kecil/UMKM kerap mengeluhkan tidak leluasa berjualan sejak PPKM diterapkan pada 12 Juli 2021.
“Aturan PPKM memicu turunnya pemasukan pedagang kecil, sebab aktivitas penjualan dibatasi ditambah daya beli masyarakat turun,” kata Kamarudin dilansir dari ANTARA, Senin 9 Agustus 2021.
Oleh sebab itu, politisi partai Golkar itu pesimis jika PPKM diperpanjang, maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat seiring pembatasan kegiatan masyarakat hingga dunia usaha.
Kendati dari data BPS perekonomian Provinsi Kepri mengalami kenaikan sebesar 6,9 persen pada triwulan II 2021. Tetapi itu tidak berpengaruh pada ekonomi masyarakat pedagang kecil yang paling merasakan dampak PPKM.
“Intinya ekonomi daerah memang tumbuh, tetapi tidak bagi para pedagang kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menyampaikan masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat terkait kelanjutan pelaksanaan PPKM Level empat yang berakhir pada hari Senin ini.
Dia memastikan siap mengikuti Presiden RI hingga kementerian jika PPKM dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.
“Kita siap, karena setiap perpanjangan PPKM akan ada aturan-aturan yang dilonggarkan, misalnya operasional rumah makan dan sejenisnya,” ujar Ansar.
Lanjut Ansar PPKM yang diterapkan selama ini memang berdampak pada penurunan kasus COVID-19. Dari biasanya mencapai 1.000 kasus aktif per hari, saat ini turun di angka 200 kasus aktif per hari.
“Tapi itu masih cukup tinggi, kita harus menekan paling tidak di bawah 100 per hari agar bisa keluar dari PPKM Level empat ini,” demikian Ansar. (ET/ANTARA)
