INIKEPRI.COM – Vaksin berbasis messenger RNA (mRNA) dari Pfizer, BioNTech dan Moderna menghasilkan keuntungan gabungan sebesar US$ 65.000 atau Rp 924 juta (asumsi Rp 14.200/US$) setiap menit.
Hal ini dilaporkan oleh laporan Aliansi Vaksin Rakyat (PVA), koalisi yang mengkampanyekan akses yang lebih luas ke vaksin COVID-19.
PVA memperkirakan ketiga perusahaan ini akan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar US$ 34 miliar (Rp 483,5 triliun) tahun ini.
Ini artinya mereka mendapatkan lebih dari US$ 1.000 (Rp 14,2 juta) per detik, US$ 65.000 per menit, atau US$ 93,5 juta (Rp 1,3 triliun) per hari.
Namun ketiga perusahaan tersebut dianggap hanya mau menjual sebagian besar dosis ke negara-negara kaya.
Mereka dinilai meninggalkan negara-negara berpenghasilan rendah dalam kesulitan mendapatkan vaksin.
“Sungguh cabul, bahwa hanya beberapa perusahaan yang menghasilkan keuntungan jutaan dolar setiap jam, sementara hanya dua persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah telah sepenuhnya divaksinasi terhadap virus corona,” kata Maaza Seyoum dari Aliansi Afrika dan Aliansi Vaksin Rakyat Afrika, dikutip dari AFP, Selasa (16/11/2021).
“Pfizer, BioNTech, dan Moderna telah menggunakan monopoli mereka untuk memprioritaskan kontrak yang paling menguntungkan dengan pemerintah terkaya, membuat negara-negara berpenghasilan rendah berada dalam bahaya.”
Data PVA mengatakan Pfizer dan BioNTech hanya mengirimkan kurang dari 1% total pasokan mereka ke negara-negara berpenghasilan rendah sementara Moderna hanya mengirimkan 0,2%. Saat ini, 98% orang di negara berpenghasilan rendah belum sepenuhnya divaksinasi.
Tindakan ketiga perusahaan tersebut berbeda dengan AstraZeneca dan Johnson & Johnson, yang menyediakan vaksin mereka secara nirlaba.
Meski keduanya sudah mengumumkan akan mengakhiri penyediaan secara nirlaba di masa depan, pada saat pandemi mereda.
PVA mengatakan bahwa meskipun menerima dana publik lebih dari US$ 8 miliar, Pfizer, BioNTech dan Moderna telah menolak panggilan untuk mentransfer teknologi vaksin ke produsen di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Padahal langkah itu dapat meningkatkan pasokan global, menurunkan harga dan menyelamatkan jutaan nyawa.
PVA yang memiliki 80 anggota, termasuk Aliansi Afrika, Global Justice Now, Oxfam, dan UNAIDS, menyerukan perusahaan farmasi untuk segera menangguhkan hak kekayaan intelektual untuk vaksin COVID. Mereka diminta menyetujui usulan pengabaian perjanjian TRIPS Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), mendukung langkah itu. Tetapi kemudian negara-negara kaya termasuk Inggris dan Jerman memblokir langkah tersebut. (RS/CNBCINDONESIA)
