GPR Kepri: PLT Bupati Harus Tindak Tegas Pengusaha yang Tidak Tertib Administrasi

INIKEPRI.COM – Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Provinsi Kepulauan Riau memasukkan pengaduan mengenai penimbunan lahan yang diduga tanpa izin kepada DLH Bintan setelah melaksanakan koordinasi dengan DLHK Kepri dan DLH Bintan, Selasa 26 April 2022.

Menurut ketua umum, Zulfikar Rahman, ketika GPR telah mengetahui adanya penimbunan lahan yang diduga tidak memiliki izin lingkungan tersebut maka kami memasukkan pengaduan kepada DLH.

“Dengan tidak adanya rekomendasi lingkungan yang diterbitkan oleh DLH Bintan maka kami menduga perusahaan yang melakukan penimbunan belum mengantongi izin dari instansi terkait. Maka dari itu kami memasukkan pengaduan kepada DLH Bintan untuk ditindaklanjuti,” kata Zulfikar, kepada INIKEPRI.COM, Selasa (26/4).

Sebelumnya Kabid Perizinan DLH Bintan, Nurhidayati menyatakan, DLH Bintan belum pernah menerbitkan rekomendasi lingkungan untuk daerah kampung Batu Licin, Kabupaten Bintan. Pernyataan tersebut disampaikan lewat forum audiensi yang diajukan oleh GPR Kepri kepada DLH Bintan.

Berdasarkan pengaduan yang telah diregistrasi oleh pejabat administrasi pengaduan oleh pihak DLH Bintan jika berdasarkan SOP maka surat pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti selama 7 hari. GPR Kepri akan menunggu koordinasi lanjutan mengenai hasil pengaduan yang dilakukan.

BACA JUGA:

GPR Kepri Akan Laporkan PT Bright PLN Batam Terkait Penetapan kWh dan Pemadaman Listrik ke PT PLN Pusat

GPR Gelar Aksi di Bright PLN Batam

Sementara itu, sekretaris jenderal GPR Zulkarnain, mengatakan akan menunggu koordinasi lanjutan dari pihak DLH Bintan terkait pengaduan kami tersebut. “Jika dilihat dari SOP maka kami diminta untuk menunggu selama 7 hari untuk berkoordinasi lanjutan mengenai kapan akan turun ke lapangan mengecek lahan tersebut,” tutur dia.

Mengenai adanya permasalahan lingkungan, lanjut dia, seperti hal ini GPR juga menilai Pemkab tidak menjalankan kinerja dengan baik sebagai pengawas, diharapkan Bupati harus segera mengevaluasi jajarannya baik tingkat OPD sampai desa mengenai masalah teknis seperti perizinan ini.

“Pengaduan yang kami ajukan diharapkan turut melibatkan aparat penegak hukum agar masalah ini dapat segera clear,” tutup Zulkarnain. (MIZ)

Baca

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

3,266FansSuka
1,349PengikutMengikuti
7,350PengikutMengikuti
481PengikutMengikuti
7PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
spot_img
spot_img
spot_img

Berita Populer

error: Content is protected !!