INIKEPRI.COM – Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Bright PLN Batam, Kota Batam, Jumat 25 Maret 2022.
Aksi digelar untuk menyampaikan aspirasi mengenai penetapan kWh yang memberatkan masyarakat perumahan subsidi dan pemadaman listrik yang tidak profesional.
Koordinator lapangan GPR, Zulfikar Rahman menyampaikan bahwa rasa kekecewaan terhadap PT Bright PLN Batam yang bekerja tidak profesional.
“Hal ini terlihat bagaimana Bright PLN Batam menetapkan kWh listrik masyarakat bagi perumahan subsidi yang tinggi dan hal itu disamaratakan dengan perumahan elit lainnya,” kata Zulfikar, kepada INIKEPRI.COM.
Hal ini, lanjut dia, tentu merugikan masyarakat apalagi di kondisi pandemi saat ini, seharusnya Bright PLN mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Masyarakat sangat dibebankan ketika kWh listrik disamaratakan dengan perumahan elit lainnya. Jelas secara pemakaian berbeda namun harus membayar beban yang sama,” jelasnya.
Dalam aksi ini juga, GPR menantang PT Bright PLN Batam untuk beradu data mengenai penetapan kWh perumahan subsidi yang memberatkan masyarakat.
Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil investigasi dan penyampaian aspirasi dari masyarakat mengenai beban listrik yang tinggi harus dibayarkan oleh mereka padahal penggunaan listrik tergolong tidak banyak.
Selain itu, terdapat permasalahan pemadaman listrik yang dianggap tidak profesional oleh Bright Batam yang mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan khususnya masyarakat.
“Tidak sedikit barang elektronik masyarakat rusak akibat pemadaman tersebut, hal ini dianggap aneh ketika masyarakat mendapatkan kerugian lantas bagaimana pihak Bright Batam menindaklanjutinya,” ujar dia lagi.
BACA JUGA:
Dugaan Penyelewengan Kekuasaan oleh BRIGHT PLN dalam Penentuan Listrik di Perumahan Kota Batam
“Pemadaman listrik yang tidak jelas menunjukkan bukti ketidakpastian dalam manajemen di tubuh bright Batam itu sendiri. Lembaga di bawah naungan negara seharusnya bukan melemparkan permohonan maaf melainkan harus memberikan kepastian ganti rugi yang didapat oleh masyarakat akibat tindakan tersebut,” ucap Zulfikar.
Dengan 3 tuntutan yang telah kami sampaikan kepada Bright PLN Batam, maka kami menunggu dalam 14 hari kerja untuk ditindaklanjuti.
“Apabila tidak kunjung ditindaklanjuti maka kami dari Gerakan Pemuda Revolusioner Kepulauan Riau akan mengawal permasalahan ini sampai ke Kementerian BUMN RI dengan menggelar aksi di pusat untuk menyampaikan bahwa unsur pimpinan Bright Batam tidak mampu menjalankan organisasi dengan baik sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Pimpinan Bright Batam harus segera dievaluasi” tutup Zulfikar. (RP)
