INIKEPRI.COM – Ismeth Abdullah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Kepri guna mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepri tahun 2024 mendatang.
Saat ini, Ismeth Abdullah tengah persiapan persyaratan lainnya terkait administrasi seperti kelengkapan ijasah.
BACA JUGA :
Ismeth Abdullah Resmi Serahkan Syarat Dukungan Minimal Sebagai Bacalon DPD RI
Pada tahap pertama ini, ia telah mendapatkan dukungan lebih dari 2.000 orang. Selanjutnya, penetapan calon DPD RI dapil Kepri akan diumumkan pada bulan Oktober 2023 dan bulan Februari 2024 pencoblosan.
“Alhamdulillah saya dinyatakan lolos verifikasi faktual tahap pertama sudah dilewati, dan tinggal tahap selanjutnya yakni verifikasi surat menyurat seperti ijasah asli atau tidak dan saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung saya,” kata Ismeth Abdullah yang juga merupakan Gubernur pertama di Provinsi Kepulauan Riau itu, Minggu, 5 Maret 2023 di Batam Center.
Ismeth yang juga mantan kepala Otorita Batam ini menyatakan, maju sebagai calon wakil rakyat secara independen (DPD), akan menyuarakan kepentingan seluruh rakyat di Provinsi Kepri. Ia sangat memahami apa yang selama ini menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kepri.
“Kalau saya dipercaya masyarakat Kepri mewakili di DPD RI, maka saya akan mengakomodir kepentingan rakyat. DPD itu lembaga yang memiliki kebijakan penuh tanpa embel-embel kepentingan partai,” ujarnya.
“Makanya ketika seseorang diamanahkan untuk duduk di DPD, harus bisa menyuarakan kepentingan rakyat. Selama ini, keberadaan DPD dari dapil Kepri, belum maksimal untuk kepentingan masyarakat Kepri,” ujarnya yang saat ini terus melakukan sosialisasi ditengah-tengah.
Ismeth mengaku sangat paham dengan keadaan Provinsi Kepri yang notabene daerah Kepulauan. Ia menyontohkan, untuk kebutuhan transportasi laut, dermaga dan lain sebagainya, mestinya hal-hal tersebut senator lah (DPD) yang bisa langsung mengakomodir kebutuhan tersebut.
“Apapun yang menjadi kebutuhan rakyat, senator bisa langsung mengeksekusi nya. DPD bisa langsung koordinasi dengan kementrian yang terkait, dan ini juga sangat membantu meringankan beban pemerintah daerah,” paparnya. (RBP)
