INIKEPRI.COM – Puluhan Guru Honorer tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat pertama (SMP) Negeri di Kota Batam mengeluhkan nasib mereka ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam pada Senin (4/9/2023).
Kedatangan rombongan ini, disambut hangat Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto S.H., M.H. serta Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Ahmad Surya.
Dalam pertemuan tersebut, para guru honorer yang sudah mengabdikan diri selama 15 hingga 18 tahun di wilayah Kota Batam mengeluhkan tidak bisa mengikuti seleksi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun ASN.
BACA JUGA :
DPRD Batam Sahkan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023
MPLS Digelar, Ketua DPRD Batam Nuryanto Minta Perketat Pengawasan
Padahal mereka mengaku, telah memenuhi cukup persyaratan administrasi yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
“Kami secara administrasi bisa memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Namun kami tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Karena tidak bisa resume dan menyelesaikan persyaratan hingga pada memilih formasi. Untuk itu, kami perwakilan dari Guru Honorer SD dan SMP Negeri mendatangi DPRD Batam untuk menyampaikan keluhan kami,” tegas Koordinator SMP Forum Guru Honorer Negeri SD SMP se Kota Batam (FGHSN) Berli Arlandy saat ditemui awak media.
Berdasarkan datanya, ada sekitar 400-an guru honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi mulai dari golongan P1 hingga P4.
Untuk itu, pihaknya meminta agar penerimaan P3K formasi P2. P3 dan P4 dari sekolah negeri bisa mendaftar dan menyelesaikan pendaftaran sampai dengan ujian UNBK atau mengikuti tes CAT sebagai bentuk keadilan bagi guru honorer negeri.
“Kami meminta itu saja, jika sudah mengikuti tes CAT dan hasilnya lolos atau tidak tentunya sudah menjadi nasib dari para guru-guru honorer itu sendiri. Mengingat kemampuan setiap orang berbeda-beda. Tapi minimal, kami diperbolehkan mengikuti ujian,” tegasnya.
Merespon keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengaku sangat miris dan sedih akan kondisi yang ada. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dan Dinas Pendidikan terkait hal ini. Dan dari hasil pertemuan ini, nantinya akan menjadi rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh DPRD Batam untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.
“Ternyata mereka buka tidak lolos atau tidak lulus. Mereka sudah memenuhi persyaratan tapi online. Tapi untuk ikut tes itu tidak bisa. Terkunci di sistem,” kata Nuryanto.
Politisi PDI Perjuangan ini juga berjanji akan berkoordinasi dengan Disdik Batam untuk mencari titik terang.
“Kami akan mengadakan pertemuan besok. Kalau guru honorer terpilih semua kan baik juga untuk kota Batam. Mereka berharap tidak tertolak lagi agar bisa ikut tes. Yang penting, mereka ini diberikan kesempatan tes. Kalau lulus atau tidak lulus itu persoalan lainnya,” tegasnya. (RP)
