Maladministrasi, Ketua DPRD Batam Nuryanto: BP Batam Melanggar Aturan Mereka Sendiri

- Admin

Rabu, 6 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait permasalahan Kampung Tua Tembesi Tower di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam pada Selasa (5/9/2023). Foto: INIKEPRI.COM

rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait permasalahan Kampung Tua Tembesi Tower di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam pada Selasa (5/9/2023). Foto: INIKEPRI.COM

INIKEPRI.COM – Polemik permasalahan lahan di Tembesi Tower, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam terus bergulir dan belum menemui titik terang.

Mengingat, warga yang telah bermukim sejak puluhan tahun ini diketahui telah mengurusi izin lahan. Bahkan saat itu sudah berlangsung sejak Wali Kota Nyat Kadir menahkodai Kota Batam.

Dan hingga kini, kepengurusan yang berbelit dan berlarut-larut membuat apa yang diharapkan warga tak kesampaian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :

Perwakilan Guru Honorer SD dan SMP Negeri ‘Curhat’ ke DPRD Batam

DPRD Batam Sahkan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023

Hingga akhirnya ada perusahaan yang mengklaim kepemilikan lahan yang telah mereka tempati. Yakni PT Marina Indah Perkasa sebelumnya dan kini PT. Tanjung Piayu Makmur (TPM) yang mengaku telah mengantongi alokasi lahan oleh pihak berwenang.

Bahkan Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari melihat ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pihak yang mengeluarkan alokasi lahan kepada investor.

“Pada intinya, BP Batam ini tidak jujur. Berdasarkan hasil pemeriksaan kita, disimpulkan bahwa BP Batam terbukti melakukan maladministrasi. Dan ada kejanggalan berdasarkan hasil pemeriksaaan kita,” terang Lagat disela-sela mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait permasalahan Kampung Tua Tembesi Tower di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam pada Selasa (5/9/2023).

Baca Juga :  Sempena Hari Bhayangkara, Polresta Barelang Bakti Sosial Bersihkan Tempat Ibadah

Pihaknya pun menjelaskan bahwa permohonan penerbitan legalitas wilayah Tembesi Tower RW 16 sudah diajukan warga sejak 24 Agustus 2020 silam dan hingga saat ini belum ada keputusan. Oleh karenanya, warga tembesi sempat melaporkan keluhan ini ke Ombudsman Kepri merujuk asas penyelenggaraan pelayanan publik Pasal 4 huruf l Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan Kepala BP Batam Nomor 3 Tahun 2020, tambahnya, bahwa setiap permohonan alokasi lahan yang akan dilakukan evaluasi, sebagai bentuk objektivitas alokasi lahan yang akan diberikan kepada pihak ketiga.

“Jadi kebijakan dan komitmen dari BP Batam untuk menyelesaikan permasalahan legalitas lahan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelayanan publik. Namun, muncul adanya dari pernyataan daru TPM bahwa mereka telah melakukan akuisisi dari perusahaan sebelumnya pada akhir 2021 silam,” terangnya.

Harusnya, tegasnya lagi, P Batam bisa melihat hal tersebut dan harus melakukan ‘hold’ permohonan PT TPM terlebih dahulu. Karena warga sudah melaporkannya ke Ombudsman Kepri dan hasilnya terbukti bahwa BP Batam melakukan maladministasi.

Baca Juga :  Modus Padamkan Lampu, Galaxy KTV Tetap Beroperasi Sepelekan SE Wali Kota Batam

“Kami akan tegak lurus dari hasil pemeriksan kita. Dan BP Batam harus bisa memberikan solusi yang terbailk. Apakah ada relokasi perusahaannya ataupun warga, bahkan kalau bisa berdampingan. Dan kami berpendapat, ini permasalahan warga Batam yang jumlahnya ribuan (ada sekitar 400 kepala keluarga,red),” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto S.H., M.H. yang mengatakan bahwa terkait maladministrasi ini, legislatif Batam mengingatkan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam hal ini BP Batam bahwa, ada peraturan-peraturan kepala BP Batam (Perka) yang terkait izin peralihan hak yang harus dilakukan. Yakni harus ‘mengantongi’ sertifikat, membayar UWTO dengan status Lunas. Serta telah melakukan pembangunan .

“Kalau belum ada pembangunan, tentunya tidak bisa dipindah-alihkan. Namun kenyataannya, ada pengalihan dari perusahaan sebelumnya kepada PT TPM. Padahal perusahaan sebelumnya tidak pernah melakukan pembangunan apapun, dan ini sudah terbukti menyalahi aturan mereka sendiri,” tegasnya.

“Dan ini tidak sesuai dengan peraturan Kepala BP Batam. Untuk itu, saya mengingatkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Mengingat, DPRD Batam disini berfungsi sebagai pengawasan. Dan selanjutnya, kami akan mebuat rekomendasi dan menyurati kembali BP Batam sekaligus menembuskannya ke DPR RI,” tegasnya. (RBP)

Berita Terkait

Resmi Ditutup, Amsakar Cup 2024 Diharapkan Lahirkan Bibit Pesepakbola Level Nasional
Amsakar: Perempuan Ujung Tombak Keluarga
Buka Munas ASITA XIII, Gubernur Ansar Ingin Ada Terobosan Baru Majukan Pariwisata
Malam Ini, Ikuti Sholawat Akbar Bersama Habib Syech di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah
Menuju Muswil KKSS Kepri, Akhmad Rosano Digadang-gadang Akan Dapatkan Rekomendasi BPD Batam
Perantau Minang di Batam Diminta Bersatu dan Peduli dengan Bencana di Sumbar
Amsakar Putuskan Tidak Jadi Ambil Formulir Pendaftaran di Partai NasDem, Tapi…
Ansar Lepas 487 Jemaah Calon Haji Kloter 1 Embarkasi Batam

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 16:13 WIB

Resmi Ditutup, Amsakar Cup 2024 Diharapkan Lahirkan Bibit Pesepakbola Level Nasional

Jumat, 17 Mei 2024 - 00:15 WIB

Buka Munas ASITA XIII, Gubernur Ansar Ingin Ada Terobosan Baru Majukan Pariwisata

Kamis, 16 Mei 2024 - 08:23 WIB

Malam Ini, Ikuti Sholawat Akbar Bersama Habib Syech di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah

Rabu, 15 Mei 2024 - 17:42 WIB

Menuju Muswil KKSS Kepri, Akhmad Rosano Digadang-gadang Akan Dapatkan Rekomendasi BPD Batam

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:37 WIB

Perantau Minang di Batam Diminta Bersatu dan Peduli dengan Bencana di Sumbar

Senin, 13 Mei 2024 - 10:26 WIB

Amsakar Putuskan Tidak Jadi Ambil Formulir Pendaftaran di Partai NasDem, Tapi…

Senin, 13 Mei 2024 - 00:11 WIB

Ansar Lepas 487 Jemaah Calon Haji Kloter 1 Embarkasi Batam

Minggu, 12 Mei 2024 - 15:30 WIB

Ketua Tim Amsakar: Tidak Ada di TKP, yang ‘Merasa’ Dewan Pakar Jangan Asbun!

Berita Terbaru

Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah), Zara Murzandina Budi Arie (tengah kiri), WamenKominfo Nezar Patria (kanan) dan Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo Septirana Tangkary (kanan). Foto: Humas Kominfo

Tekno

Starlink dipastikan Tak Dapat Insentif dari Pemerintah

Senin, 20 Mei 2024 - 06:13 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Kesehatan

Upaya Pencegahan Hipertensi dengan PATUH dan CERDAS

Senin, 20 Mei 2024 - 06:12 WIB