Menag Minta Agama Tidak Dijadikan Sebagai Alat Politik

- Admin

Sabtu, 30 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas. Foto : Istimewa

Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas. Foto : Istimewa

INIKEPRI.COM – Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas meminta agar agama tidak dijadikan sebagai alat untuk berpolitik.

“Agama jangan digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan, jangan jadikan agama sebagai alat politik,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/9/2023).

BACA JUGA :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Agama Imbau Masyarakat Tak Memilih Pemimpin yang Memecah Belah Umat

Apalagi, katanya, saat ini sudah masuk di tahun politik di mana pada tahun depan akan terlaksana pemilu serentak. Ia mengatakan pemilihan umum hanya sebuah mekanisme untuk menentukan atau mencari siapa yang memimpin bangsa.

“Ini hanya mekanisme, ini bukan peperangan, bukan sebuah pertarungan hidup mati yang harus ada korban tapi hanya sebuah mekanisme untuk menentukan siapa pemimpin yang akan menakhodai negeri besar yang bernama Indonesia ini,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap sebagai umat beragama, maka seluruh warga Indonesia harus menjaga suasana kondusif dengan menjadi agen dan aktor yang menjaga kedamaian pelaksanaan pemilu tahun depan.

Baca Juga :  Lagi, Menteri Jokowi Positif Covid-19

“Tidak boleh kita semua ini menjadi bagian yang salah, saling memusuhi, saling menghina satu dengan yang lain, itu tidak boleh. Umat beragama seharusnya menyadari bahwa pemilu, tahun politik hanya sebuah mekanisme untuk menentukan siapa yang memimpin negara ini,” katanya.

Meski demikian, katanya, dalam memilih pemimpin pun tidak boleh asal-asalan.

“Sebagai umat beragama kita memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin yang tepat agar agama yang kita yakini, agama yang kita pegang erat ini bisa tetap terjaga, bisa tetap terjamin keberlangsungannya, dan terjamin umatnya melaksanakan ibadah tanpa gangguan apa pun,” katanya.

Ia meminta calon pemilih untuk melihat rekam jejak calon pemimpin.

“Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya bagus, syukur mukanya ganteng, syukur bicaranya manis, itu dipilih,” katanya.

Baca Juga :  Istithaah Kesehatan Jadi Syarat Sebelum Pelunasan Biaya Haji

Ia meminta agar masyarakat tidak mempertaruhkan negeri ini pada orang-orang yang tidak memiliki perhatian pada masyarakat.

Ia mengatakan agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan.

“Jangan gunakan agama untuk memenuhi keinginan merebut kekuasaan, tidak boleh karena berbeda pilihan kemudian yang beda itu dikafir-kafirkan. Kita masih ingat, ada penggunaan agama secara tidak baik dalam politik beberapa waktu yang lalu, waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Pemilihan Presiden,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga agama yang dipegang teguh.

“Kita jaga agar (agama, red.) tidak digunakan sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan. Jangan pilih orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya,” katanya. (DI/ANTARA)

Berita Terkait

Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan
Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI
Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu
MK Gelar Sidang Perdana Tangani 297 PHPU Legislatif 2024
KPU Akan Atur Caleg Terpilih yang Ingin Maju pada Pilkada 2024
Akademisi Unila: Butuh Aturan yang Jelas saat Caleg Terpilih Maju Pilkada
Bawaslu: Pilkada Serentak 2024 Berbeda dengan Pilkada 2020
MK Terima 23 Amicus Curiae, Terbanyak Sepanjang Tangani PHPU Pilpres

Berita Terkait

Senin, 6 Mei 2024 - 00:47 WIB

Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan

Minggu, 5 Mei 2024 - 00:14 WIB

Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI

Jumat, 3 Mei 2024 - 01:57 WIB

Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu

Selasa, 30 April 2024 - 04:44 WIB

MK Gelar Sidang Perdana Tangani 297 PHPU Legislatif 2024

Rabu, 24 April 2024 - 00:07 WIB

KPU Akan Atur Caleg Terpilih yang Ingin Maju pada Pilkada 2024

Senin, 22 April 2024 - 09:52 WIB

Akademisi Unila: Butuh Aturan yang Jelas saat Caleg Terpilih Maju Pilkada

Senin, 22 April 2024 - 00:12 WIB

Bawaslu: Pilkada Serentak 2024 Berbeda dengan Pilkada 2020

Jumat, 19 April 2024 - 00:50 WIB

MK Terima 23 Amicus Curiae, Terbanyak Sepanjang Tangani PHPU Pilpres

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Kemenkes

Kesehatan

KRIS Jamin Pelayanan Pasien tak Dibeda-bedakan

Jumat, 17 Mei 2024 - 00:16 WIB