INIKEPRI.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggunakan berbagai media dalam melakukan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024, termasuk dengan SMS blast dan status bar atau tanda sinyal di gawai.
Demikian dikatakan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, dalam dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).
“Kominfo bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebarluaskan informasi dan pencegahan hoaks melalui SMS Blast dan status bar (tanda sinyal di gawai) kepada pengguna layanan seluler, serta pembuatan WhatsApp channel,” kata Budi Arie Setiadi.
Menkominfo Budi Arie mengatakan, program SMS Blast ditujukan pada seluruh pengguna telepon genggam secara rutin sampai terselesaikannya seluruh rangkaian Pemilu.
BACA JUGA :
Menkominfo Dorong Pengembangan Pusat Data Swasta di Indonesia
Program DLA Kominfo Diikuti Lebih dari Seribu Pemimpin Sektor Publik dan Swasta
Pesan dalam diseminasi informasi dengan narasi Pemilu Damai 2024 juga berupaya menjawab berbagai isu mengenai Pemilu.
Mulai dari peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih, antisipasi SARA, antiperpecahan atau polarisasi, dan antihoaks untuk menjaga ruang digital tetap damai.
“Narasi ini mengajak pemilih, khususnya pemilih muda, menciptakan Pemilu Serentak 2024 dengan Damai serta membangkitkan kepedulian masyarakat dan generasi muda terhadap masa depan bangsa dan negara,” tuturnya.
Dia menegaskan komitmennya beserta jajaran untuk mengawal ruang digital agar tetap sehat melalui narasi “Pemilu Damai 2024”.
Selain itu, Kementerian Kominfo menyiapkan beragam strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang damai.
Misalnya melakukan sosialisasi dan diskusi terkait Pemilu di berbagai daerah, serta penayangan video Kampanye Pemilu Damai, di setiap pelatihan literasi dan talenta digital.
“Kami juga memproduksi berbagai konten, infografis, dan iklan layanan masyarakat (ILM) di platform digital dalam bentuk video maupun audio, juga media cetak, mengenai Pemilu Damai 2024,” jelas Budi Arie Setiadi.
Menurut Menkominfo, monitoring isu Pemilu dan penerbitan klarifikasi hoaks atau hoaks debunking juga tetap dilakukan.
“Serta melakukan take down (penghapusan) konten hoaks Pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks Pemilu,” imbuh dia.
Dalam penyebaran informasi itu, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan media baik televisi, kanal berita online, radio, maupun platform digital.
Tujuannya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi publik serta menambah pengetahuan publik mengenai tahapan Pemilu dan pemilihan serentak 2024, dam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya penyelenggaraan Pemilu untuk keberlangsungan negara.
“(Juga) Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dan mendorong upaya pengurangan kuantitas suara tidak sah,” pungkas Menkominfo. (RP)
