Menkominfo Ingatkan Masyarakat Hindari Disinformasi selama Pilkada 2024

- Admin

Jumat, 23 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkominfo RI Budi Arie Setiadi. Foto: Humas Kominfo

Menkominfo RI Budi Arie Setiadi. Foto: Humas Kominfo

INIKEPRI.COM – Masyarakat diingatkan untuk menghindari terjadinya disinformasi dan fitnah dengan menjaga bersama ruang publik, termasuk ruang digital menyusul pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Jangan sampai dinamika seputar Pilkada ini memunculkan disinformasi, fitnah, atau kekerasan yang merugikan kepentingan umum. Kita semua akan rugi kalau itu terjadi,”kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, di Jakarta pada Kamis (22/8/2024).

Baca Juga :  Lima E-Wallet Fasilitator Judi Online Ditegur Keras Menkominfo

Menurut Budi Arie, ruang publik harus dijaga bersama agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan baik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu Masyarakat diharapkan bisa menyikapi perbedaan pendapat dengan baik, sebagai ukuran kedewasaan dan kebesaran bangsa Indonesia. Sikap demokratis serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan juga telah terlihat di masyarakat di tengah dinamika belakangan ini.

“Kita jaga persatuan dan kesatuan. Saya yakin hasilnya akan baik untuk semua pihak,”tuturnya.

Baca Juga :  Kominfo Rilis Situs Layanan Informasi Publik Terintegrasi Info.go.id

Budi Arie mengatakan sikap pemerintah jelas dan tidak berubah, yakni akan melaksanakan segala aturan yang berlaku untuk Pilkada 2024.

Contohnya adalah pada Kamis, 22 Agustus 2024 ini DPR menyatakan tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan Pilkada akan berlaku jika sampai 27 Agustus RUU Pilkada tidak disahkan oleh DPR.

“Pemerintah hanya akan taat dan patuh kepada aturan yang berlaku,”kata Menkominfo.

Dia juga menuturkan  dinamika yang terjadi setelah putusan MK dan pembahasan RUU Pilkada di DPR mesti disikapi dengan bijak. Sebab, fungsi yudikatif dan legislatif kini sedang berjalan yang diikuti dengan fungsi aspirasi dari publik dan media.

Baca Juga :  Hoaks! Kapolri Umumkan Tanggal Eksekusi Mati Ferdy Sambo

“Pemerintah berharap dinamika di masyarakat tersebut bakal berujung pada pelaksanaan Pilkada 2024 yang demokratis, damai, dan aman,”imbuhnya.

Sekedar informasi, Pilkada serentak akan dihelat pada Rabu, 27 November yang akan datang, di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Penulis : RP

Editor : IZ

Berita Terkait

Kemenkes: Ulat Pembunuh Manusia Hoaks
Konten Hoaks selama Kampanye Pemilu 2024 Turun Dibanding 2019
Kominfo Identifikasi 203 Isu Hoaks Pemilu 2024 di Platform Digital
Kominfo Tangani 1.615 Isu Hoaks selama 2023
Kominfo Imbau Masyarakat tak Viralkan Hoaks Terkait Pemilu 2024
Ini Tugas Satgas Anti Hoaks Kominfo untuk Pemilu Damai 2024
Akhir November 2023 TikTok Shop Buka Kembali, Benarkah?
Hoaks! Link Pendaftaran PPPK Kemensos

Berita Terkait

Jumat, 23 Agustus 2024 - 08:41 WIB

Menkominfo Ingatkan Masyarakat Hindari Disinformasi selama Pilkada 2024

Rabu, 28 Februari 2024 - 18:53 WIB

Kemenkes: Ulat Pembunuh Manusia Hoaks

Minggu, 14 Januari 2024 - 14:52 WIB

Konten Hoaks selama Kampanye Pemilu 2024 Turun Dibanding 2019

Kamis, 4 Januari 2024 - 10:00 WIB

Kominfo Identifikasi 203 Isu Hoaks Pemilu 2024 di Platform Digital

Rabu, 3 Januari 2024 - 07:21 WIB

Kominfo Tangani 1.615 Isu Hoaks selama 2023

Selasa, 5 Desember 2023 - 09:26 WIB

Kominfo Imbau Masyarakat tak Viralkan Hoaks Terkait Pemilu 2024

Jumat, 3 November 2023 - 06:11 WIB

Ini Tugas Satgas Anti Hoaks Kominfo untuk Pemilu Damai 2024

Kamis, 12 Oktober 2023 - 07:37 WIB

Akhir November 2023 TikTok Shop Buka Kembali, Benarkah?

Berita Terbaru

Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat Rapat Koordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Menteri PPMI/Kepala BP2MI) Abdul Kadir Karding/Foto: Kemenko PM

Nasional

Negara Harus Hadir Berikan Perlindungan PMI secara Utuh

Rabu, 6 Nov 2024 - 08:41 WIB

Rajapola