Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat, Faktor Utama Praktik Politik Uang di Indonesia

- Admin

Selasa, 22 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Deputi Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Engelbert Johannes Rohi, menyatakan bahwa salah satu faktor utama masih terjadinya praktik politik uang dalam Pemilu maupun Pilkada adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Hal itu disampaikan Rohi melalui keterangan resmi usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros bersama para stakeholder di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (21/10/2024).

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita masih sangat rendah. Lebih dari 30 juta penduduk tidak tamat SD, sekitar 64 juta tamat SD, 40 juta tamat SMP, 57 juta tamat SMA, dan hanya 12 juta yang mencapai jenjang S1,” ungkap Rohi.

Rohi menambahkan bahwa praktik politik uang masih banyak melibatkan lulusan sekolah dasar (SD) yang sangat rentan terhadap hal ini. Selain faktor ekonomi, pengetahuan yang terbatas membuat mereka lebih mudah terpapar praktik tersebut.

“Terlihat jelas adanya disparitas besar antara tingkat pendidikan SD dan S1. Inilah salah satu alasan utama mengapa politik uang masih sulit diberantas,” jelasnya.

Rohi juga menegaskan bahwa masyarakat dengan pendidikan rendah atau yang berada di lapisan ekonomi bawah cenderung lebih mudah menerima uang dalam jumlah kecil, karena bagi mereka uang sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu sangat berarti.

Baca Juga :  Diagnosis CVD, Ngamuk Karena Keluarga Pasien Kira Sama dengan Covid-19. Viral!

“Itulah sebabnya ‘serangan fajar’ menjadi sangat efektif dilakukan oleh para calon untuk meraih suara. Dari berbagai hasil riset, penerima politik uang ini kebanyakan adalah perempuan, khususnya ibu rumah tangga,” katanya.

Menurut Rohi, Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam praktik politik uang, setelah Uganda dan Benin, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi.

Data tersebut diambil dari hasil riset yang dilakukan Burhanuddin pada dua Pilpres, yakni 2014 dan 2019. Hasilnya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terlibat dalam praktik politik uang.

Baca Juga :  Antisipasi COVID-19, Rindam XII/TPR Memvaksinasi Peserta Pelatihan Pratugas Satgas Apter

“Data demografi pendidikan ini juga dapat menjadi tolok ukur dalam melihat tingkat ekonomi suatu negara. Ini menjadi alasan mengapa politik uang sangat sulit untuk diberantas,” jelas Rohi.

Selain itu, Rohi juga menyoroti praktik politik uang lain yang sulit terdeteksi, yakni mahar partai politik. Menurutnya, pengawasan dalam hal ini masih lemah karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur hal tersebut secara rinci.

“Kelemahan pengawasan ini menyebabkan munculnya fenomena kolom kosong di berbagai daerah pada Pilkada serentak tahun ini,” tambahnya.

Penulis : RBP

Editor : IZ

Berita Terkait

Kompaknya Ansar dan Amsakar di Kampanye Dialogis Bersama Masyarakat Belian
Terimakasih Bu Cen Sui Lan, Kapal RoRo akan Sandar di Sedanau, Mau Keluar Kota Tak Perlu Lagi Lewat Ranai
ASN Netral, Pemko Tanjungpinang Teken Pakta Integritas
Ingin Bupati Baru, Warga Seluan Berduyun-Duyun Sambut Kehadiran Cen Sui Lan
5.000 Warga Tiban Padati Silaturahmi Pasangan SAYANG-ASLI, Bukti Dukungan Solid
Pesta Bangso Batak Marsada Dihadiri Puluhan Ribu Orang, SAYANG dan ASLI Nyanyi Bareng Judika
Cen Sui Lan Berempati dengan Keadaan Pulau Laut
Ansar dan Amsakar Akan Bawa Batam Maju dan Kepri Sejahtera

Berita Terkait

Selasa, 5 November 2024 - 08:56 WIB

Kompaknya Ansar dan Amsakar di Kampanye Dialogis Bersama Masyarakat Belian

Selasa, 5 November 2024 - 08:47 WIB

Terimakasih Bu Cen Sui Lan, Kapal RoRo akan Sandar di Sedanau, Mau Keluar Kota Tak Perlu Lagi Lewat Ranai

Selasa, 5 November 2024 - 08:38 WIB

ASN Netral, Pemko Tanjungpinang Teken Pakta Integritas

Senin, 4 November 2024 - 12:33 WIB

5.000 Warga Tiban Padati Silaturahmi Pasangan SAYANG-ASLI, Bukti Dukungan Solid

Senin, 4 November 2024 - 08:16 WIB

Pesta Bangso Batak Marsada Dihadiri Puluhan Ribu Orang, SAYANG dan ASLI Nyanyi Bareng Judika

Senin, 4 November 2024 - 08:14 WIB

Cen Sui Lan Berempati dengan Keadaan Pulau Laut

Senin, 4 November 2024 - 08:12 WIB

Ansar dan Amsakar Akan Bawa Batam Maju dan Kepri Sejahtera

Minggu, 3 November 2024 - 13:53 WIB

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Buka Kegiatan Expo JSIT

Berita Terbaru

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melaksanakan upacara dalam rangka penandatanganan pakta integritas netralitas ASN yang dipimpin langsung Penjabat (Pj.) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal, di halaman kantor Wali Kota, yang diikuti seluruh pegawai Pemko Tanjungpinang, Senin (4/11/2024). Foto: Diskominfo Tanjungpinang

Tg. Pinang

ASN Netral, Pemko Tanjungpinang Teken Pakta Integritas

Selasa, 5 Nov 2024 - 08:38 WIB

Rajapola