INIKEPRI.COM – Suasana di Kecamatan Belakang Padang, Batam, kian memanas. Bukan karena cuaca, tapi karena kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang kini menjadi barang rebutan.
Warga kecil, khususnya ibu rumah tangga, mulai angkat suara. Mereka merasa dikalahkan oleh pelaku usaha kuliner yang tak seharusnya menggunakan gas melon bersubsidi. Ironisnya, di tengah kesulitan warga mencari gas untuk kebutuhan dapur, sejumlah kedai kopi dan kafe justru tetap beroperasi lancar dengan LPG subsidi di dapur mereka.
“Dalam beberapa hari ini susah sekali cari gas. Di pangkalan, baru beberapa jam datang, langsung habis. Tapi kedai kopi tetap buka, tetap masak,” keluh Nian, seorang ibu rumah tangga, Jumat (4/7/2025).
Padahal, berdasarkan regulasi yang berlaku, LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Namun di lapangan, kondisi justru jauh dari ideal. Warga menyebut banyak usaha nonmikro seperti kafe dan rumah makan besar yang leluasa menggunakan LPG bersubsidi.
Subsidi Salah Sasaran, Pengawasan Lemah
Fenomena ini menuai kekecewaan mendalam dari masyarakat. Mereka menilai lemahnya pengawasan dari instansi terkait membuat pelanggaran ini terus terjadi, bahkan terkesan dibiarkan.
“Peraturannya sudah jelas, tapi tak ditegakkan. Kami yang seharusnya jadi prioritas, malah kesulitan. Sedangkan yang tidak berhak, justru menikmati dengan bebas,” ujar seorang warga lainnya.
Masyarakat pun mendesak agar Pertamina, aparat kecamatan, dan dinas teknis lainnya segera melakukan sidak, razia, serta pendataan ulang terhadap penggunaan gas melon di wilayah tersebut.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, rakyat kecil makin tercekik. Subsidi itu untuk membantu, bukan untuk dimanfaatkan pelaku usaha besar demi cuan,” tegas seorang tokoh warga dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari pihak Pertamina maupun aparat terkait mengenai maraknya dugaan penyalahgunaan LPG subsidi oleh pelaku usaha kedai kopi dan restoran besar di Belakang Padang.
Permasalahan LPG 3 kg bukan sekadar soal distribusi, tapi menyangkut keadilan sosial. Jika pengawasan terus lemah, bukan tidak mungkin subsidi yang dibayar dari uang rakyat ini akan terus dinikmati oleh mereka yang tak layak. Pemerintah perlu segera bertindak sebelum krisis ini membesar.
Penulis : DI
Editor : IZ
