INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya penerapan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Batamkota. Kegiatan tersebut digelar di Graha Pena Hall, Batamcentre, Senin (26/1/2026).
Dalam arahannya, Amsakar mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Musrenbang Batamkota dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat dari seluruh kelurahan di Kecamatan Batamkota. Amsakar mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang hadir dan aktif menyampaikan aspirasi.
“Antusiasme masyarakat ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dalam mengawal pembangunan Batam masih sangat kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan di Kota Batam dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan bottom-up berasal dari aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, sementara pendekatan top-down bersumber dari visi kepala daerah, rencana kerja OPD, serta pokok-pokok pikiran DPRD.
Menurut Amsakar, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah dan masyarakat untuk bersikap realistis dalam menentukan prioritas.
“Musrenbang ini adalah ruang kompetisi usulan. Total aspirasi masyarakat mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita hanya Rp4,29 triliun. Karena itu, prioritas harus jelas. Dahulukan kepentingan masyarakat yang lebih luas, seperti pembangunan sekolah, dibandingkan kepentingan yang dampaknya terbatas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan fisik di wilayah Batamkota. Di antaranya perbaikan akses jalan dari arah BNI menuju underpass, kawasan perkantoran, Kejaksaan, Bank Indonesia, hingga Ocarina. Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan Cikitsu terus berjalan dan ditargetkan dalam satu hingga dua tahun ke depan dapat tersambung hingga SMA Negeri 3 Batam.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Kota Batam juga konsisten menjalankan 15 program prioritas nonfisik. Program tersebut mencakup sektor pendidikan melalui pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, peningkatan kesejahteraan sosial dengan pemberian insentif Rp300 ribu per bulan bagi 4.000 lansia, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui program pinjaman modal UMKM tanpa bunga hingga Rp20 juta bekerja sama dengan Bank BJB.
Pemko Batam juga menyalurkan berbagai skema beasiswa, baik bagi mahasiswa berprestasi di tujuh perguruan tinggi negeri ternama, mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam DTKS, maupun mahasiswa asal wilayah hinterland.
Menjawab persoalan mendasar masyarakat, Amsakar turut memaparkan langkah konkret penanganan air bersih dan sampah. Untuk sektor air bersih, proses lelang proyek dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari hingga Februari 2026. Pekerjaan fisik direncanakan berjalan selama empat bulan dan ditargetkan rampung pada Juli atau Agustus 2026.
Sementara untuk penanganan sampah, Amsakar mengapresiasi kinerja 974 petugas kebersihan serta peran pelaku usaha dalam membantu normalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui optimalisasi alat berat.
“Sejak akhir tahun lalu, kondisi sampah mulai berangsur normal. Ke depan, kami juga menyiapkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk memperkuat armada alat berat agar antrean truk pengangkut di TPA tidak kembali terjadi,” jelasnya.
Menutup arahannya, Amsakar mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif yang dapat memecah persatuan.
“Mari kita jaga nama baik Batam dengan narasi yang membangun. Disiplin membuang sampah dan meluruskan informasi yang keliru adalah kontribusi nyata warga. Dengan perencanaan yang partisipatif, kita wujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani,” pungkasnya.
Penulis : DI
Editor : IZ
